Setahun Menjabat, Menteri P2MI Perkuat Pelindungan dan Kualitas PMI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global.

Seperti diketahui, Mukhtarudin resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri P2MI/Kepala BP2MI pada 8 September 2025.

Dalam satu tahun kepemimpinannya, kebijakan Kementerian P2MI diarahkan untuk membangun ekosistem pelindungan Pekerja Migran nan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari wilayah asal, proses penempatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan dan pemberdayaan setelah bekerja.

"Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah tanggung jawab negara. Karena itu, pemerintah kudu datang sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air dan mendapatkan kehidupan nan lebih baik," tutur Mukhtarudin dikutip Selasa (8/9/2026).

Guna menekan potensi penempatan nonprosedural serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kementerian P2MI juga memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui pembentukan desk unik untuk menangani kasus pekerja migran secara lebih presisi dan terukur.

"Penguatan pelindungan dari hulu menjadi perhatian penting, terutama untuk mencegah keberangkatan Pekerja Migran secara nonprosedural dan menekan akibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," beber Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, pelindungan tidak dapat hanya dilakukan ketika persoalan sudah terjadi. Pemerintah perlu datang sejak masyarakat memperoleh info mengenai kesempatan kerja di luar negeri, memastikan proses perekrutan berjalan secara legal, memberikan pembekalan nan memadai, hingga memastikan hak-hak Pekerja Migran terpenuhi selama bekerja di negara penempatan.

Di sisi lain, transformasi kualitas Pekerja Migran menjadi agenda strategis nan terus didorong Kementerian P2MI di bawah kepemimpinan Mukhtarudin.

Sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI secara berjenjang menggeser kekuasaan Pekerja Migran sektor domestik berkeahlian rendah (low-skilled) menuju tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi (mid-to-high skilled). Langkah strategis ini ditempuh lewat penguatan training vokasi, penguasaan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta penguatan etos kerja.

"Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Pekerja Migran tidak lagi didominasi tenaga kerja berkeahlian rendah. Peningkatan kompetensi, training vokasi, sertifikasi, penguasaan bahasa, serta penguatan etos kerja menjadi bagian krusial dari upaya meningkatkan posisi tawar Pekerja Migran di pasar kerja internasional," kata Mukhtarudin.

Arah tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mentransformasi penempatan Pekerja Migran dari kekuasaan tenaga kerja berkeahlian rendah menuju pekerja dengan keahlian menengah hingga tinggi.

Program SMK Go Global dan Asta Mandala SMK Go Global menjadi bagian dari strategi tersebut dengan memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kebutuhan pasar kerja global. Langkah ini diarahkan untuk memastikan keberangkatan Pekerja Migran bukan semata menjadi pilihan lantaran keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing di tingkat global.

Transformasi pelindungan Pekerja Migran juga memerlukan kerja berbareng lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Karena itu, Kementerian P2MI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, bumi pendidikan, lembaga pelatihan, bumi usaha, hingga perwakilan RI di negara penempatan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat penyediaan info migrasi nan aman, memperluas akses training dan sertifikasi, memperbaiki tata kelola penempatan, serta mempercepat penanganan persoalan nan dihadapi Pekerja Migran di luar negeri.

Penguatan info Pekerja Migran juga menjadi bagian krusial dalam membangun kebijakan pelindungan nan lebih presisi. Pemerintah memerlukan info nan jeli mengenai keberadaan, profil, kompetensi, dan kebutuhan Pekerja Migran agar pelayanan serta intervensi pelindungan dapat dilakukan secara lebih sigap dan tepat sasaran.

"Bagi kami, keberhasilan pelindungan Pekerja Migran bukan hanya ketika mereka sukses ditempatkan di luar negeri, tetapi ketika mereka bekerja secara aman, mendapatkan haknya, sejahtera berbareng keluarganya, dan mempunyai masa depan nan lebih baik setelah kembali ke Indonesia," ujar dia.

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Mukhtarudin menghadapi tantangan untuk memastikan beragam fondasi transformasi nan dibangun dapat menghasilkan akibat bagi Pekerja Migran dan keluarganya.

"Memasuki tahun kedua, kami bakal terus memperkuat kerjasama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, bumi pendidikan, bumi usaha, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pelindungan Pekerja Migran tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kerja berbareng dan ekosistem nan kuat," imbuh Mukhtarudin.

Peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses terhadap jasa legalitas, pencegahan keberangkatan nonprosedural, penguatan kompetensi, serta agunan keamanan norma dan sosial bagi Pekerja Migran tetap menjadi bagian dari agenda utama Kementerian P2MI.

"Ke depan tidak boleh ada Pekerja Migran nan berangkat tanpa info nan benar, tanpa arsip nan sah dan tanpa kompetensi nan memadai. Pencegahan kudu dimulai dari hulu agar persoalan di negara penempatan dapat kita tekan," tandas Mukhtarudin.

Transformasi tersebut, kata Mukhtarudin, pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk memastikan Pekerja Migran berangkat secara kondusif dan bekerja secara bermartabat, tetapi juga agar pengalaman bekerja di luar negeri bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja dan family sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dia menegaskan setahun perjalanan kepemimpinannya menjadi momentum untuk memastikan transformasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak berakhir pada kebijakan, tetapi menghadirkan faedah nyata bagi pekerja dan keluarganya. Negara kudu datang sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga kepulangan, sehingga Pekerja Migran dapat bekerja secara aman, bermartabat, sejahtera, dan semakin berkekuatan saing di pasar kerja global.

"Setahun ini menjadi injakan untuk terus melakukan pembenahan. Ke depan, kami mau memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia berangkat secara prosedural, bekerja dengan kondusif dan bermartabat, mendapatkan hak-haknya, serta pulang membawa kesejahteraan bagi keluarga. Inilah corak nyata kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia," pungkas Mukhtarudin.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]