Sensus Ekonomi 2026, Strategi Tasikmalaya Perkuat Rantai Pasok Lokal dan MBG

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan berbareng Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti dan personil Komisi XI DPR RI Ferdiansyah melakukan sensus ekonomi 2026.(MI/Kristiadi)

PEMERINTAH Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen krusial untuk memetakan kekuatan ekonomi daerah. Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku upaya lokal tanpa kudu berjuntai pada pasokan dari luar daerah.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa info jeli dari sensus tersebut bakal menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menentukan pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan. Dengan pemetaan nan tepat, potensi spesifik wilayah dapat dioptimalkan untuk mendukung rantai pasok lokal.

"Sensus Ekonomi 2026 bakal menjadi dasar pemerintah terutama dalam menentukan pusat ekonomi di setiap kecamatan sesuai potensi masing-masing. Instrumen ini sangat krusial agar kebutuhan nasional dapat dipenuhi oleh pelaku upaya lokal," ujar Viman Alfarizi Ramadhan pada Minggu (21/6/2026).

Optimalisasi Anggaran MBG Rp200 Miliar

Viman menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya nan mencapai nomor signifikan, ialah Mata Uang Rupiah 200 miliar. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran ini kudu memberikan akibat langsung bagi perputaran ekonomi di Tasikmalaya.

Menurutnya, jika shopping bahan baku tidak dilakukan melalui produsen lokal, wilayah bakal kehilangan daya ungkit ekonomi nan besar. Oleh lantaran itu, penguatan produksi lokal di sektor pertanian dan perikanan menjadi prioritas utama.

"Langkah tersebut tidak hanya mendukung program prioritas nasional, tetapi menjaga agar perputaran duit tetap berada di wilayah Tasikmalaya. Data hasil sensus krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga," tambahnya.

Pentingnya Kejujuran Data Pelaku Usaha

Senada dengan perihal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah milik seluruh masyarakat, bukan sekadar agenda pemerintah. Keberhasilan sensus ini sangat berjuntai pada kejujuran para pelaku upaya dalam memberikan informasi.

"Kami membujuk seluruh pelaku upaya memberikan info nan betul agar hasil sensus bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nan lebih tepat sasaran. Saya mengingatkan masyarakat untuk mengisi info secara jujur dan jangan menurunkan status kondisi ekonomi demi mendapatkan bantuan," tegas Amalia.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Ferdiansyah, menilai tantangan terbesar dalam penyelenggaraan sensus sepuluh tahunan ini adalah membangun kesadaran publik. Sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami bahwa info nan jeli bakal menghasilkan keputusan pemerintah nan lebih baik di bagian ekonomi dan pembangunan.

"Jika datanya baik, maka keputusan pemerintah baik, terutama di bagian ekonomi maupun pembangunan bakal lebih tepat. Kami berambisi momentum ini menghasilkan potret makro dan mikro nan jeli mengenai kondisi ekonomi nasional," pungkas Ferdiansyah. (AD/I-1)