Seluruh Jemaah Telah Tiba di Tanah Air, Menhaj Resmi Tutup Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

SURABAYA — Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air, Rabu (1/7/2026). Kloter terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah.

"Alhamdulillah, seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir," ujar Menhaj di Surabaya.

Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 golongan terbang (kloter) nan mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji unik dan 1.016 petugas haji khusus.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga diwarnai tantangan besar dalam melayani jemaah dengan karakter nan beragam, mulai dari 44.247 jemaah lanjut usia, 170.700 jemaah berisiko tinggi, 370 jemaah berkebutuhan khusus, hingga 275 pengguna bangku roda. Seluruh jasa akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga jasa kesehatan disiapkan untuk memastikan setiap jemaah dapat beragama dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan, mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian dan 11.990 trip bus shalawat, serta menghadirkan jasa kesehatan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, hingga kerja sama dengan rumah sakit Arab Saudi.

Dalam aspek tata kelola, Kemenhaj juga menghadirkan sejumlah penemuan penting, di antaranya penerapan alokasi kuota provinsi nan lebih berkeadilan, penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penambahan embarkasi fast track, digitalisasi layanan, hingga penyelesaian lebih awal beragam perjanjian jasa di Arab Saudi.