Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bakal kembali menghidupkan program kompor listrik setelah meninggal suri dalam satu tahun ke belakang, untuk menekan konsumsi LPG bersubsidi selain mencanangkan subsidi CNG tabung 3 kg.
Bahlil mengusulkan anggaran Kementerian ESDM dalam pagu sugestif RAPBN 2027 sebesar Rp 27,33 triliun, terdiri dari 82 persen program strategis/infrastruktur, 13 persen shopping operasional, dan 5 persen publik 5 persen.
Anggaran terbesar dialokasikan untuk Ditjen Migas sebesar Rp 11,32 triliun dan Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp 10,46 triliun. Kemudian, Ditjen Minerba Rp 702,53 miliar dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 1,81 triliun.
Adapun dalam alokasi prasarana daya ialah terdiri dari sektor migas nan mencakup program konverter Kit (Konkit) petani sebesar 14.000 paket alias Rp 158,5 miliar, pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp 3,94 triliun, jargas rumah tangga sebesar Rp 5,21 triliun, pipa transmisi gas Semarang Solo Yogyakarta sebesar Rp 702,3 miliar, dan pipa transmisi gas Cirebon Bandung sebesar Rp 577,5 miliar.
Kemudian sektor EBTKE mencakup proyek PLTM Rp 58,5 miliar, lampau program kompor listrik sebesar Rp 815,5 miliar, dan motor listrik Rp 635,24 miliar. Bahlil mengatakan, program kompor listrik dihidupkan kembali untuk menekan konsumsi LPG subsidi.
"Kompor listrik lantaran ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran daya lain. Jadi daya nan kita sorong ke depan tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam nan kita buat, itu sebesar Rp 815,56 miliar," ungkap Bahlil saat Raker Komisi XII DPR, Senin (15/6).
Ditemui usai rapat, Bahlil menjelaskan program kompor listrik untuk mendorong diversifikasi bauran daya lantaran 80 persen kebutuhan LPG nasional tetap berjuntai pada impor.
Dia mencatat devisa nan dikeluarkan untuk impor LPG setiap tahunnya minimal Rp 120 triliun, apalagi pada saat Indonesia Crude Price (ICP) sedang tinggi, devisa nan keluar untuk membeli LPG membengkak lebih dari Rp 130 triliun, dengan subsidi di atas Rp 80 triliun.
"Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu bakal menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita sorong kompor listrik," tegas Bahlil.
Bahlil menyebut terdapat beberapa model kompor listrik nan bakal dialokasikan kepada penerima nan berhak. Pada tahap awal, pemerintah meminta jenis kompor listrik di bawah 900 KWh.
"Sebagai tahap awal lantaran ada beberapa model kompor listrik nan sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 KWh. Supaya rakyat kita nan di daerah-daerah nan di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapabilitas daya mereka nan ada," tuturnya.
Kendati demikian, Bahlil belum bisa membeberkan berapa banyak jumlah pengadaan kompor listrik dengan anggaran nan dialokasikan pada tahun depan, karena menunggu pembahasan dengan DPR.
Selain itu, dia juga menuturkan terdapat perbedaan teknologi kompor listrik pada program sebelumnya dengan model kompor nan bakal dicanangkan ke depannya, sehingga diharapkan penerimaan masyarakat lebih tinggi.
"Mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit. Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tandas Bahlil.
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·