Sekuat Tenaga Cegah dan Padamkan Karhutla

Upaya pemadaman kebakaran lahan di Kertapati Palembang.(Dok. Antara)

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan peringatan serius mengenai ancaman kebakaran rimba dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi kejadian El Nino kuat nan melanda Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan akibat kebakaran secara signifikan di sejumlah wilayah strategis.

Peringatan tersebut disampaikan Raja Juli dalam aktivitas Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 (GCF-2) untuk 10 provinsi di Jakarta, Rabu (12/8). Ia menekankan bahwa kondisi cuaca nan semakin ekstrem memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

Raja Juli mengatakan kondisi cuaca nan semakin kering membikin upaya pencegahan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan beragam langkah untuk mengantisipasi peningkatan akibat kebakaran.

“Berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kita memasuki fase nan sangat sulit, El Nino sangat kuat, nan berpotensi sama seperti ancaman tahun 2015. Pemerintah terus mengerahkan segala upaya,” ujar Raja Juli.

Ia menyebut pemerintah menyiagakan helikopter pemadam alias water bombing serta pesawat fixed-wing untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, keterbatasan kelembapan dan awan hujan membikin partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam mencegah kebakaran.

“Namun, lantaran kelembapan dan awan hujan nan terbatas, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci paling utama,” katanya.

Disiplin di Tingkat Tapak

Raja Juli meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga masyarakat di tingkat tapak, meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam mencegah sumber api.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyiapan lahan dengan menggunakan api maupun aktivitas lain nan berpotensi memicu kebakaran.
“Pemerintah bakal datang sekuat tenaga berkoordinasi di bawah Kemenko dan seluruh K/L serta daerah. Namun, kami sangat memohon partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan tidak bermain-main dengan api,” tegasnya.

Target FOLU Net Sink 2030

Di sisi lain, Raja Juli mengapresiasi penyaluran biaya RBP REDD+ GCF-2 kepada 10 provinsi. Menurut dia, sistem pendanaan berbasis keahlian tersebut menjadi instrumen krusial dalam memperkuat ekosistem perdagangan karbon sekaligus mendukung pencapaian sasaran Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Sepuluh provinsi penerima biaya tersebut ialah Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

“Ini satu perihal nan sangat penting, RBP berbasis terhadap kinerja. Kita bayar sesuatu lantaran pedoman kinerja. Ini saling melengkapi dengan izin pendukung lainnya untuk membikin satu ekosistem perdagangan karbon nan baik,” ujarnya.

Ia berambisi biaya tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat kapabilitas di tingkat tapak, melindungi ekosistem hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan.

Kemarau Lebih Panjang

Sebelumnya, BMKG mengonfirmasi bahwa musim kemarau tahun 2026 berjalan lebih kering dengan periode nan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologi 30 tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh aktifnya kejadian El Nino nan mengurangi curah hujan secara drastis.

Puncak tandus diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Hingga akhir Agustus 2026, pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terus berkurang, nan secara otomatis mempersulit penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan pasukan operasi darat dan OMC di enam provinsi prioritas nan rawan karhutla. Enam provinsi siaga darurat itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. (H-3)