Sekjen PBB Antonio Guterres Prihatin Eskalasi Militer Israel di Libanon Selatan

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric.(Anadolu)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Libanon selatan. Eskalasi ini dilaporkan telah menelan korban jiwa penduduk sipil, menyebabkan pengungsian massal, serta merusak akomodasi publik termasuk rumah sakit.

Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan pada Selasa (8/9) bahwa Guterres sangat menyoroti akibat serangan terhadap tenaga kesehatan dan pembatasan akses support kemanusiaan. Fokus utama kekhawatiran tertuju pada serangan nan terjadi sejak akhir pekan lampau hingga Senin (7/9), khususnya di wilayah Kegubernuran Nabatieh.

Data Eskalasi Militer dan Korban

Berdasarkan laporan dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL), terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas militer, mencakup operasi darat, serangan udara, hingga pelanggaran wilayah udara. UNIFIL juga mencatat adanya peluncuran proyektil oleh Hizbullah untuk pertama kalinya sejak akhir Juni lalu.

Berikut adalah ringkasan info akibat eskalasi militer di Libanon selatan berasas laporan UNIFIL dan UN OCHA:

Krisis Kemanusiaan di Nabatieh

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) melaporkan salah satu serangan paling mematikan terjadi di Munisipalitas Kfar Roummane, Kegubernuran Nabatieh. Serangan terhadap sebuah rumah di wilayah tersebut menewaskan delapan orang, termasuk seorang anak dan dua perempuan, serta melukai 11 orang lainnya.

Selain korban jiwa, prasarana sipil mengalami kerusakan parah. Rumah Sakit Ghandour di Nabatieh al-Fawqa dilaporkan hancur total pada Minggu (6/9), berbarengan dengan kerusakan pada sejumlah instansi pemerintahan. Kondisi ini memperburuk akses jasa kesehatan bagi penduduk nan memperkuat di area konflik.

UN OCHA menekankan bahwa sekitar 20.000 penduduk nan mengungsi dari Distrik Nabatieh pekan lampau sebagian besar tidak menempati tempat penampungan massal, melainkan tinggal di rumah kerabat alias organisasi penampung. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pendistribusian support logistik.

PBB mendesak seluruh pihak untuk menghormati norma humaniter internasional secara penuh. Perlindungan terhadap penduduk sipil, prasarana sipil, dan tenaga medis kudu menjadi prioritas utama, disertai agunan akses kemanusiaan nan kondusif bagi penduduk terdampak. (Xinhua/Ant/I-1)