Sekjen Kemendagri Desak Pemda Turun Langsung Kendalikan Inflasi, Tak Cukup Hadir di Rapat

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan atensi terhadap pemerintah wilayah (Pemda) nan belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan pertimbangan (monev) Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat 321 Pemda nan sama sekali belum melakukan upaya apa pun.

"Jadi, dia hanya berkarakter menunggu, menanti nasib bagus. Hanya datang pada rapat inflasi, tidak ada action-nya," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan berjalan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah; sidak ke pasar dan pemasok agar tidak menahan barang; kerja sama dengan wilayah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; aktivitas menanam; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); serta support transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pengedaran komoditas.

Tomsi mengungkapkan, pada periode tersebut, hanya 12 wilayah nan melakukan enam langkah konkret secara lengkap. Daerah tersebut ialah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

“Tentunya kami berambisi mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret,” ujar Tomsi.