Sederet Upaya Pemerintah Tangani Karhutla: Water Bombing-Modifikasi Cuaca

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan upaya untuk menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia. BNPB mengungkap ada enam provinsi nan menjadi prioritas dalam penanganan.

"BNPB terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif, khususnya di enam provinsi prioritas ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kondisinya memang berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga penanganannya juga kita sesuaikan dengan tingkat ancaman dan kondisi lapangan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).

Berton mengatakan pihaknya melakukan pemantauan melalui info hotspot alias titik panas baik melalui patroli darat ataupun udara. Pihaknya juga melakukan penanganan berupa water bombing hingga modifikasi cuaca.

"Untuk letak nan susah dijangkau melalui darat, kita perkuat dengan operasi udara melalui patroli dan water bombing. Sementara andaikan kondisi atmosfer memungkinkan, Operasi Modifikasi Cuaca kita lakukan berbareng BMKG untuk membantu menambah potensi hujan dan mengurangi akibat meluasnya kebakaran," jelasnya.

Berton mengatakan, penanganan Karhutla melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemerintah wilayah hingga masyarakat. Puluhan helikopter water bombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

"Sampai saat ini BNPB menggelar 52 unsur udara di enam provinsi prioritas, termasuk 37 helikopter water bombing dan sisanya untuk pemantauan," kata dia.

"Namun pengerahan armada ini sifatnya dinamis, lantaran disesuaikan dengan kondisi api, akses lokasi, kesiapan sumber air, cuaca, dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah armada udara ini pun dapat bertambah sesuai kebutuhan di lapangan," imbuhnya.

Berton menambahkan, pemerintah tak hanya berfokus pada pemadaman jadi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Pihaknya terus berupaya agar titik api tidak meluas.

"Pencegahan dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian utama. Karena itu kita terus melakukan pemantauan kualitas udara, memperkuat kesiapsiagaan daerah, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai andaikan dampaknya mulai dirasakan masyarakat," pungkasnya.

(wnv/gbr)