SEAPPI Rilis White Paper untuk Menutup Kesenjangan Kapabilitas AI di Indonesia

Ilustrasi(magnific)

SOUTHEAST Asia Public Policy Institute (SEAPPI) resmi merilis white paper terbaru berjudul "Closing the AI Capability Gap in Indonesia". Laporan ini mengkaji strategi Indonesia dalam memanfaatkan tingginya mengambil Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendorong produktivitas nasional nan lebih luas dan kompleks. Penelitian ini disusun oleh SEAPPI dengan support dari OpenAI dan bekerja sama dengan Vriens & Partners.

Fokus utama dari laporan ini adalah menyoroti "kesenjangan kapabilitas AI", ialah jarak antara potensi sistem AI canggih dengan realitas pemanfaatannya oleh pengguna maupun organisasi di Indonesia.

SEAPPI mengidentifikasi dua kesempatan besar untuk menutup celah tersebut: memperluas akses perangkat AI mumpuni di tingkat lembaga dan meningkatkan skill pengguna untuk tugas-tugas tingkat lanjut.

"Indonesia sudah mempunyai fondasi nan kuat dalam mengambil AI," ujar Executive Director SEAPPI sekaligus penulis utama white paper tersebut, Ed Ratcliffe.

MI/HO--Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) resmi merilis white paper terbaru berjudul "Closing the AI Capability Gap in Indonesia"

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah mendorong penggunaan AI untuk pekerjaan nan lebih kompleks melalui keahlian praktis, pedoman izin nan jelas, serta koordinasi lintas lembaga pemerintah.

Tiga Temuan Utama Kesenjangan AI

Berdasarkan info penggunaan ChatGPT dari OpenAI dan riset eksternal, white paper ini merangkum tiga temuan krusial mengenai kondisi AI di tanah air:

Sandy Kunvatanagarn, Head of Policy Southeast Asia di OpenAI, menambahkan bahwa meskipun pengguna Indonesia sudah mulai menyentuh pekerjaan kompleks seperti pemrograman, distribusinya tetap terkonsentrasi pada golongan kecil.

"Peluang berikutnya adalah membikin keahlian tersebut dapat diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi," jelasnya.

Empat Sektor Prioritas Pengembangan

Laporan ini merekomendasikan empat sektor utama nan kudu menjadi titik awal ekspansi pemanfaatan AI di Indonesia:

• Sektor Publik: Mendorong mengambil AI di lembaga pemerintah melalui sistem pengadaan nan jelas dan pedoman penggunaan bersama.
• Pendidikan: Memperluas penggunaan tutor AI (seperti nan dilakukan Universitas Terbuka untuk 100.000 mahasiswa) serta training bagi tenaga pendidik.
• Kesehatan: Memperkuat jasa kesehatan primer dan skrining penyakit (seperti TBC) melalui kajian AI untuk mengurangi beban administratif tenaga medis.
• Jasa Keuangan: Memperluas tata kelola AI nan bertanggung jawab hingga ke lembaga finansial skala menengah dan mini di luar wilayah perkotaan.

Menanggapi rilis ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan bahwa white paper ini menjadi rujukan krusial bagi pemerintah. Ia menekankan tiga prioritas nasional: penguatan kapabilitas komputasi, transfer teknologi, serta akses investasi.

“Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat aplikasi AI di ASEAN. Pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat kepintaran kolektif dan mendorong produktivitas serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Edwin. (Z-1)