Satgas PRR Sumatera Sebut 658 Lokasi Bebas Lumpur, Cash For Work Jadi Strategi

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengebut pembersihan lumpur di wilayah terdampak musibah hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan info Satgas PRR pada 27 April, tercatat sebanyak 658 letak terdampak musibah nan tertimbun lumpur telah selesai dibersihkan. Rinciannya, di Aceh sebanyak 607 letak selesai dibersihkan dari 634 letak sasaran pembersihan.

Di Sumatera Utara, nyaris seluruh sasaran letak rampung dibersihkan, dengan rincian 22 letak sudah dibersihkan dari 23 letak sasaran. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 29 letak sasaran telah selesai dibersihkan.

Capaian ini menunjukkan progres signifikan dibandingkan pada 6 April 2026, nan pada saat itu sebanyak 527 letak telah dibersihkan dari lumpur.

Percepatan pembersihan lumpur ini merupakan hasil upaya kolaboratif Satgas PRR nan melibatkan personel lintas kementerian/lembaga, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta skema cash for work alias padat karya tunai nan melibatkan penduduk setempat dengan pemberian bayaran harian maupun bulanan.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pembersihan lumpur tetap menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana di Sumatera.

Proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada pembukaan akses jalan nasional nan telah rampung 100 persen dan dapat dilalui secara fungsional sejak 25 Januari 2026.

Sementara pada tahap kedua, aktivitas menyasar pembersihan lumpur dengan konsentrasi pada tiga jenis lokasi, ialah sekolah, area perkantoran, serta akomodasi umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya.

Tito menegaskan, pembersihan lumpur merupakan bagian krusial untuk memulihkan wilayah terdampak agar kembali berangsur normal.

Ia menyebut, Satgas PRR telah sukses memulihkan beragam akomodasi pemerintahan dan jasa publik nan sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, terutama di wilayah dengan akibat berat seperti Aceh Tamiang.

“Persoalan di (Aceh) Tamiang itu berat sekali. Sekolah nan tetap di tenda, kemudian ada beberapa puluh instansi desa nan hancur. Banyak sekali persoalan lumpur nan belum selesai. (Namun) kantornya pun sudah kita bersihkan semua oleh praja IPDN, TNI/Polri gabungan. (Saat) ini gelombang ketiga, gelombang pertama 1.200, kemudian 800, dan sekarang 800 sebulan lagi, termasuk perangkat berat saya sewa dari Kemendagri,” kata Tito saat Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).