Satgas PRR Rampungkan Pembangunan 401 Unit Huntap di Aceh

Jakarta -

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 37.373 unit kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak musibah di Aceh. Penyediaan kediaman nan kondusif dan layak menjadi prioritas dalam program pemulihan permanen pascabencana periode 2026-2028.

Berdasarkan info Posko Satgas PRR hingga 23 Juli 2026, sebanyak 1.832 unit alias 4,90 persen dari total kebutuhan huntap sedang dalam proses pembangunan. Selain itu, 401 unit telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan pemerintah terus mendorong agar pembangunan huntap melangkah lebih cepat, serentak, dan tetap memenuhi ketentuan teknis. Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan kediaman hingga Desember.

"Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian kediaman tetap. Sebanyak 1.832 unit alias 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Pembangunan huntap merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh nan memperoleh alokasi Rp58,973 triliun. Jumlah tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara nasional sebesar Rp101,166 triliun untuk periode 2026-2028.

Satgas PRR memastikan percepatan pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan. Lokasi huntap kudu sesuai tata ruang, mempunyai legalitas lahan nan jelas, kondusif dari ancaman bencana, serta didukung akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan prasarana dasar lainnya. Kawasan nan masuk area merah dalam penataan ruang baru tidak bakal digunakan sebagai letak permukiman.

Penyediaan huntap dilaksanakan melalui sejumlah skema, Kementerian PKP membangun area permukiman pada lahan nan telah dinyatakan clear and clean, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani pembangunan secara in-situ di atas lahan milik warga. BNPB juga menyalurkan support stimulan secara berjenjang bagi penduduk nan memenuhi persyaratan dan memilih membangun kembali rumah secara mandiri.

Khusus pembangunan melalui Kementerian PKP, proses lelang telah melangkah untuk letak nan memenuhi persyaratan manajemen dan teknis. Satgas PRR mendorong pembangunan tahap 2026 dapat dimulai secara berjenjang pada Agustus di beragam wilayah Aceh.

Percepatan penyediaan huntap turut melibatkan beragam lembaga dan unsur masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit di Aceh Utara, sedangkan Polri berkontribusi dalam pembangunan huntap di Aceh Tamiang. Yayasan Buddha Tzu Chi juga merencanakan pembangunan ratusan unit kediaman bagi masyarakat terdampak.

Safrizal mengungkapkan, sejumlah persoalan lahan tetap diselesaikan berbareng pemerintah daerah. Di Aceh Tamiang, salah satu letak di area PT Semadam tetap dalam tahap finalisasi dan direncanakan mulai dibangun pada 2027.

Sementara itu, letak di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, tetapi proses pengadaan lahannya tetap berjalan sesuai ketentuan. Satgas PRR mendorong penyelesaiannya dilakukan tepat waktu, transparan, dan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara hibrida berbareng Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kepala wilayah di Aceh, Selasa (21/7/2026), juga mengingatkan agar kepala wilayah di wilayah terdampak proaktif dalam penyiapan lahan pembangunan huntap agar proses pemulihan dapat melangkah tepat waktu dan tepat sasaran.

(anl/ega)