Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat-Daerah demi Percepat Pemulihan Aceh

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah (pemda) di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Tujuannya, agar dapat mengambil peran dalam pemulihan permanen pada sektor-sektor nan belum ditangani kementerian/lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.

Tito menekankan Renduk merupakan referensi utama pemulihan tahap permanen periode 2026-2028 nan mencakup 11.520 aktivitas dengan total anggaran mencapai Rp 100,166 triliun.

Melalui skema tersebut, pemda diharapkan dapat berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) telah merencanakan 1.141 aktivitas unik untuk perbaikan prasarana fisik.

Menanggapi, Tito menilai pemerintah wilayah dapat mengambil peran dengan menangani prasarana lain nan belum masuk dalam cakupan program Kementerian PU.

"Inilah nan sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini nan kita mau minta perincian dari 1.141 ini ke mana aja agar rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan nan itu," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

"Berarti nan belum dikerjakan ini nan menjadi tanggungjawab wilayah mengerjakan nan mana," sambungnya.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh.

Untuk itu, Tito menegaskan Satgas PRR bakal segera meminta 23 kementerian dan lembaga (K/L) nan terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya.

Transparansi info tersebut dinilai krusial agar pemda dapat memetakan wilayah nan belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan nan tetap tersisa.

Di sisi lain, Tito menilai pemerintah wilayah terdampak musibah di Aceh sebenarnya mempunyai kapabilitas fiskal nan cukup untuk bergerak.

Syaratnya, mereka kudu bisa memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,6 triliun nan telah disalurkan ke wilayah terdampak.

Selain TKD, optimasi juga dapat dilakukan melalui skema hibah antardaerah, ialah wilayah nan menerima alokasi TKD lebih besar membantu wilayah terdampak nan memperoleh alokasi anggaran lebih terbatas.

Sebagai langkah konkret berikutnya, Tito bakal mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).

Sebab, Tito tidak mau proses pemulihan permanen di lapangan tersendat oleh urusan manajemen dan birokrasi, sementara anggaran telah tersedia.

"Saya bilang duit sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, Presiden sudah keluarkan perintah direktif surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Alokasi anggarannya sudah, masyarakat sudah nunggu terus kok nggak diajukan?," kata Tito.

"Akhirnya mengusulkan semua, tapi ada nan tetap proses, di kementerian/lembaga sendiri internal," sambungnya.

Kunjungan kerja Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera ke Aceh ini merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas Renduk Pascabencana Sumatera nan telah disusun secara lintas sektor berbareng pemerintah wilayah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, ialah 2026-2028.

Sebagai informasi, agenda strategis ini turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono, serta perwakilan K/L nan tergabung dalam Satgas PRR.

Selain itu, turut datang Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta para Bupati dan Wali Kota (Walkot) se-Provinsi Aceh.

(akn/ega)