Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama Kebut Normalisasi Sungai Rawan Banjir

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah percepat langkah pemulihan, termasuk membuka kesempatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan sedimentasi dan normalisasi sungai.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama pada alur sungai nan dinilai tidak mempunyai akibat tinggi terhadap banjir. Dengan begitu, pemerintah wilayah tidak kudu menunggu seluruh pekerjaan ditangani oleh pemerintah pusat.

"Sungai nan tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lampau pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai jika kudu dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh berbareng Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan 18 kepala wilayah kabupaten/kota terdampak musibah di Ruang Rapat Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/6).

Tito menyebut proses normalisasi sungai tetap memerlukan waktu panjang dan diperkirakan berjalan hingga 2028. Oleh lantaran itu, percepatan di tingkat wilayah menjadi langkah krusial untuk mendukung pemulihan wilayah sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

"Masih banyak nan kudu dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," ujarnya.

Data Satgas PRR mencatat program normalisasi sungai mencakup 115 letak penanganan di tiga provinsi nan meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sampai saat ini, sebanyak 34 sungai dilaporkan telah selesai ditangani sementara 91 lainnya tetap dalam proses pengerjaan. Adapun untuk normalisasi muara, dari 38 letak sasaran, sembilan letak telah selesai dan 31 lainnya tetap dalam tahap pengerjaan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan percepatan pemulihan lahan ekonomi masyarakat kudu menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, perbaikan sawah, tambak, irigasi, hingga normalisasi sungai sangat menentukan pemulihan mata pencaharian ribuan penduduk terdampak.

"Semua butuh penanganan. nan paling urgent itu sawah nan belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak. Ini berangkaian langsung dengan mata pencaharian masyarakat Aceh," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mengurangi akibat banjir nan selama ini kerap mengganggu aktivitas warga.

"Sungai-sungai juga perlu kita benahi agar saat hujan tidak terjadi banjir lagi. Masyarakat nan tinggal dekat sungai selalu terdampak. Barang-barang rumah tangga nan baru dibeli kembali rusak lantaran terendam banjir," pungkasnya.

(akd/ega)