Sarasehan Senior SOKSI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Mitigasi Krisis Ekonomi

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Dewan Kehormatan Depinas SOKSI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan sejarah beragam negara menunjukkan krisis ekonomi nan tidak dikelola dengan baik nyaris selalu berkapak pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat bentrok di beragam kawasan, gangguan rantai pasok dunia, perubahan nilai daya dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara kudu diantisipasi Indonesia dengan memperkuat daya tahan nasional sejak dini.

Indonesia memang tetap mempunyai fondasi ekonomi nan relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi nan tetap terkendali. Namun, beragam tantangan seperti pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya nomor pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi nan terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan nan lebih luas.

"Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman beragam negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, nan muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Karena itu, kebijakan ekonomi kudu dijadikan instrumen krusial dalam menjaga stabilitas nasional," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/26).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan tema "Mitigasi Krisis Ekonomi - Mencegah Potensi Instabilitas Politik". Hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan SOKSI Utoyo Usman, Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pembina SOKSI Ahmadi Noor Supit, serta Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI Thomas Suyatno dan para tokoh, senior Depinas SOKSI.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD tetap memperingatkan bahwa ekonomi bumi berada dalam fase ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Kondisi tersebut membikin setiap negara kudu memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Indonesia mempunyai kesempatan besar lantaran didukung bingkisan demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun kesempatan tersebut hanya bakal menghasilkan faedah andaikan dibarengi tata kelola pemerintahan nan efektif, hilirisasi industri nan konsisten, penguatan investasi, serta pembuatan lapangan kerja nan berkualitas.

"Yang kudu dibangun adalah ekonomi nan bisa menciptakan rasa kondusif bagi masyarakat. Ketika rakyat mempunyai pekerjaan, pendapatan nan layak, nilai kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik nan baik, maka stabilitas politik bakal terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi bakal selalu menjadi pintu masuk munculnya bentrok sosial," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan,
pengalaman beragam negara kudu menjadi pelajaran penting. Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 memicu perubahan politik besar di Indonesia setelah nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak tajam, dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Fenomena serupa juga terlihat di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta demonstrasi besar nan berhujung dengan pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik andaikan pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.

"Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita kudu membangun sistem peringatan awal nan bisa membaca indikasi ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas nilai pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak," tegas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini mengingatkan, strategi mitigasi kudu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, ekspansi akses pembiayaan produktif serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan pendapat pembangunan nasional berbasis Pancasila, ialah penguatan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera sebagai fondasi membangun Indonesia nan berdaulat dan berkeadilan.

"Pembangunan ekonomi kudu menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan nan tinggi tetapi dinikmati oleh golongan tertentu bakal melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah kudu memastikan faedah pembangunan dirasakan hingga ke desa, area perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi nan kokoh," papar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, tantangan ekonomi pada era digital juga diikuti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga pemanfaatan keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi nan susah sering dimanfaatkan beragam golongan untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik nan terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian krusial dalam strategi mitigasi nasional.

"Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. nan jauh lebih krusial adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah kudu datang dengan kebijakan nan adil, komunikasi nan jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, beragam provokasi bakal jauh lebih mudah diredam," pungkas Bamsoet.

(ega/akn)