Salah Desil Bisa Kehilangan Bansos, Ternyata Ini Biang Keroknya

Salah Desil Bisa Kehilangan Bansos, Ternyata Ini Biang Keroknya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polemik pencabutan support sosial (bansos) bagi sejumlah golongan masyarakat rentan nan keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi nan lebih tinggi dinilai berasal dari kelemahan mendasar model pendataan. Ketidaktepatan penetapan status desil tersebut memicu akibat hilangnya jaring pengaman sosial bagi family miskin nan semestinya berkuasa menerima bansos dari pemerintah.

Ekonom dan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai keterlambatan pemutakhiran info administratif. 

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan memadukan DTKS, P3KE, dan Regsosek menggunakan metode Proxy Means Test nan pada dasarnya hanya mengestimasi ranking kesejahteraan relatif tanpa mencatat pendapatan alias pengeluaran riil rumah tangga.

"DTSEN dengan metode Proxy Means Test pada dasarnya hanya perkiraan ranking sosial ekonomi, bukan ukuran pasti keahlian ekonomi family sehingga persoalan kecermatan tetap membayangi penentuan kewenangan seseorang. Indikator aset tidak bergerak secepat kondisi ekonomi, di mana rumah warisan tetap tercatat sebagai aset meski pemiliknya kehilangan pekerjaan, alias posisi desil sebuah family naik hanya lantaran daya beli penduduk lain turun serentak," ujar Yusuf kepada Okezone, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Kelemahan kecermatan model pemeringkatan tersebut tecermin dari info Susenas 2025 nan mencatatkan tingginya nomor salah sasaran maupun penduduk miskin nan terlewat dari program pada PKH, BPNT, hingga Program Indonesia Pintar (PIP). 

Situasi ini kian merugikan masyarakat lantaran rentang pengeluaran antardesil menengah terlampau tipis, sementara desil 10 mencakup rentang nan sangat lebar hingga memuat golongan kelas menengah.

"Perhitungan desil Susenas 2025 membuktikan tingginya tingkat keterlewatan sasaran pada PKH, BPNT, dan PIP akibat rentang pengeluaran antardesil menengah nan terlalu tipis untuk dijadikan dasar keputusan fatal. Dampak exclusion error jauh lebih rawan lantaran memutus akses pangan dan pendidikan warga, sementara kebanyakan pekerja sektor informal nan tidak mempunyai slip penghasilan dipaksa menanggung beban pembuktian bahwa mereka betul-betul miskin," jelasnya.