Said Abdullah Minta Target RAPBN 2027 Diperketat

Said menilai dugaan nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS tetap realistis. Namun, dia meminta pemerintah mempunyai arah kebijakan moneter nan jelas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menyoroti kebijakan China nan condong menjaga daya saing ekspornya melalui nilai tukar yuan, sementara dolar AS tetap kuat.

Menurut Said, pemerintah perlu menentukan prioritas kebijakan, apakah mendorong ekspor komoditas alias menekan inflasi pangan dan daya nan tetap banyak berjuntai pada impor.

"Harus ada narasi nan memandu arah kebijakan moneter ke depan," kata Said.

Narasi tersebut, lanjut dia, diperlukan agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara teknis oleh Bank Indonesia.

Banggar Minta Data DTSEN Divalidasi

Selain dugaan ekonomi, Banggar meminta pemerintah memperbaiki kualitas info nan digunakan sebagai dasar penyusunan program APBN.

Said menilai kesalahan info dapat membikin program pemerintah tidak tepat sasaran. Hal itu menjadi perhatian setelah muncul keluhan masyarakat mengenai perubahan posisi mereka dalam desil info kesejahteraan.

Menurut Said, terdapat kemungkinan penduduk nan sebenarnya memerlukan support justru masuk dalam desil lebih tinggi. Sebaliknya, penduduk nan relatif bisa bisa tercatat dalam desil lebih rendah.

Karena itu, dia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan pengesahan ulang, terlebih Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai rujukan beragam kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai kekeliruan info menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi," tegas Said.

Target PNBP Dinilai Masih Bisa Naik

Said juga mempertanyakan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2027 nan justru turun dibandingkan proyeksi 2026.

Berdasarkan outlook 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp575 triliun. Sementara sasaran PNBP dalam RAPBN 2027 ditetapkan Rp517,4 triliun.

Menurut Said, penurunan sasaran tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Meski nilai komoditas ekspor diperkirakan lebih rendah pada 2027, perbaikan tata kelola sumber daya alam dinilai dapat menjaga penerimaan negara.

"Harusnya sasaran PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berambisi sasaran ini diperhitungkan kembali," ujarnya.

Di sisi perpajakan, Banggar juga mengingatkan pemerintah agar kenaikan penerimaan tidak berasal dari kebijakan pajak baru nan berpotensi membebani masyarakat.

Dalam RAPBN 2027, sasaran penerimaan PPh naik Rp64,8 triliun, sedangkan PPN ditargetkan meningkat Rp132,8 triliun.

"Kami berambisi sasaran kenaikan berkarakter alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru nan berpotensi membebani rakyat," kata Said.