Rupiah Tertekan, Legislator Sebut Ekonomi RI masih Tergantung Pembiayaan Berbasis Valas

Ilustrasi(Antara)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan akibat dari struktur ekonomi nasional.  Selama dua dasawarsa terakhir, katanya, ekonomi RI tetap berjuntai pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi melangkah Indonesia nan dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. Karena itu dia menilai perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata duit asing lainnya.

"Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dasawarsa terakhir nan lebih ditopang pada pinjaman luar negeri berbasis valas. Itu terlihat dari neraca transaksi melangkah kita nan lebih sering mengalami defisit,” ujar Kamrussamad dalam keterangan nan dikutip, Jumat (5/6).

Menurutnya, salah satu langkah nan dapat segera dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan kembali skema local currency settlement (LCS). Skema tersebut selama ini telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan negara lainnya.

Kamrussamad berpandangan, pemanfaatan mata duit lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS. Dengan itu tekanan terhadap persediaan devisa dan nilai tukar rupiah dapat diminimalkan.

Ia menjelaskan, penguatan LCS menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin banyak transaksi perdagangan nan menggunakan mata duit lokal, Indonesia bakal mempunyai ruang nan lebih besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global.

Kamrussamad menambahkan, pelemahan rupiah saat ini juga kudu menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif nan bisa menghasilkan devisa secara berkelanjutan.

Ia optimistis beragam kebijakan nan telah ditempuh pemerintah, termasuk penerapan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), bakal memberikan akibat positif terhadap peningkatan persediaan devisa nasional. Namun demikian, katanya, hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan dan memerlukan waktu.

“Pemberlakuan devisa hasil ekspor nan mulai melangkah bakal membantu meningkatkan persediaan devisa kita. Tapi semuanya memang perlu waktu,” ujarnya.

Kamrussamad meyakini bahwa kombinasi antara penguatan persediaan devisa, optimasi LCS, dan perbaikan struktur ekonomi nasional bakal menjadi fondasi krusial dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan. “Kita kudu memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah juga bakal lebih tahan menghadapi beragam tekanan eksternal,” pungkasnya. (E-4)