Runtuhnya Supremasi dan Impunitas Israel

(MI/Seno)

PM Israel Benjamin Netanyahu dan kaum Zionis secara keseluruhan mengalami mimpi buruk. Pada 15 Juni Iran dan AS mencapai deal tentatif alias nota kesepahaman (MoU) nan diniatkan untuk mengakhiri bentrok Timteng secara menyeluruh dan permanen. MoU bakal ditandatangani di Jenewa, Swis, pada 19 Juni.

Perundingan lanjutan selama 60 hari tetap diperlukan guna menyelesaikan isu-isu krusial. Kendati seluruh bumi menyambut MoU nan bakal mengakhiri krisis daya dan pangan bumi akibat Iran menutup Selat Hormuz, Israel menyambutnya dengan skeptis.

Pasalnya, MoU mengharuskan penghentian bentrok secara menyeluruh, termasuk Libanon. Seminggu sebelum MoU disepakati, eskalasi Iran-AS kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dituduh menembak jatuh helikopter Apache AS di Selat Hormuz. Pelakunya mungkin Israel. Bagaimanapun, terjadi saling serang Iran-AS. Iran menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania untuk merespons serangan AS ke Bandar Abbas dan pulau-pulau di Selat Hormuz. Belakangan Iran mengubah strategi dari melindungi menjadi ofensif, baik terhadap AS maupun Israel.

Karena itu, untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1979, Republik Islam Iran mengambil inisiatif menyerang langsung Israel, negara dengan supremasi militer nan mendapat impunitas dari AS dan Barat. Dengan dua perihal itu, rezim Zionis leluasa melakukan apa saja terhadap negara-negara di Timur Tengah.

Kekalahan Arab dalam serangkaian perang dengan Israel sejak berdiri pada 1948 dan berdamainya Mesir, tulang punggung militer Arab, dengan Israel pada 1979 mengubah geopolitik kawasan. Tidak ada lagi perang Arab-Israel sejak itu.

Perdamaian Mesir-Israel tak bisa dipisahkan dari perang Israel melawan Mesir-Suriah pada 1973. Kendati tidak memenangi perang, Mesir dan Suriah memperlihatkan performa militer terbaik. Berdamai dengan Israel menjadi imperatif bagi Mesir setelah AS berkomitmen membangun supremasi militer Israel.

Di pihak lain, ekonomi Mesir morat-marit akibat perang. Tawaran tenteram Presiden Mesir Anwar Sadat susah ditolak pemerintahan PM Menachem Begin lantaran revolusi kaum mullah di Iran nan meruntuhkan Dinasti Pahlevi, sekutu AS dan Israel, kembali mengubah geopolitik regional. Aliansi Israel-Iran berbasis pada Nixon Doctrine untuk mengimbangi Arab runtuh. Kerentanan Israel meningkat lantaran Iran menjadikan pembebasan Palestina sebagai prinsip kebijakan luar negeri mereka.

Memang saling serang langsung antara Israel dan Iran telah terjadi pada 2024. Namun, itu diprovokasi Israel dengan menyerang konsulat Iran di Damaskus, pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, dan Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrullah, di Libanon. Iran membalas dengan meluncurkan 350 drone dan rudal ke Israel, nan dibalas IDF dengan menyerang situs nuklir di Isfahan. Setelah itu, terjadi perang besar keduanya menyusul agresi Israel-AS pada Juni 2025 dan Februari 2026.

GEOPOLITIK REGIONAL BARU

Serangan Iran terhadap Israel pada 7 Juni memperlihatkan perubahan kebijakan itu. Sebelumnya Iran memproyeksikan kekuatan mereka melalui 'poros perlawanan', ialah jaringan proksi Iran di Irak, Suriah, Libanon, Palestina, dan Yaman, dengan menghindari konfrontasi militer langsung dengan Israel, sekarang Teheran menjadikan proksi mereka sebagai red line (garis merah). Artinya, Iran bakal turun tangan manakala proksi mereka dihantam Israel. Sebelumnya, Iran telah memberi tahu Israel bakal konsekuensinya jika perang di Libanon tak dihentikan.

Memang semestinya perang Hizbullah-Israel telah berakhir sejak gencatan senjata keduanya, dimediasi AS, dicapai pada 24 November 2024. Hizbullah telah meninggalkan Libanon selatan. Namun, Israel menolak mundur sepenuhnya dari Libanon. Dengan mempertahankan lima titik strategis di Libanon, IDF leluasa menyerang penduduk sipil, mengusir masyarakat dari rumah mereka, dan menghancurkan prasarana sipil di sana. Sebagai mediator, semestinya AS menekan Israel untuk alim pada gencatan senjata.

Israel apalagi tak dikenai hukuman ketika menewaskan pasukan perdamaian PBB di Libanon (UNIFIL). Rationale Israel adalah Hizbullah kudu dilucuti sebagai syarat Israel mundur dari Libanon. Tentu saja permintaan itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemerintahan Presiden Joseph Aoun nan lemah melucuti Hizbullah nan lebih superior daripada militer Libanon?

Di pihak lain, pemerintahan Libanon tak bisa menghadapi IDF. Sebelum kemunculan Hizbullah pada 1982, dua kali Israel menyerbu Libanon (1978 dan 1982). IDF baru bisa diusir dari Libanon setelah mendudukinya selama 18 tahun (1982-2000) berkah perlawanan Hizbullah.

Pada 2006, Israel sekali lagi menginvasi Libanon hanya untuk dipukul mundur setelah perang 35 hari dengan korban besar di pihak Israel. Di luar itu, Hizbullah adalah partai politik resmi nan punya bangku di parlemen. Hizbullah baru masuk kembali ke medan laga setelah AS-Israel melakukan agresi terhadap Iran, 28 Februari, nan menewaskan pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei. Agresi itu berhujung pada 8 April.

Dalam gencatan senjata, disepakati perang diakhiri di semua front, termasuk Libanon. Belakangan, atas tekanan Israel, Presiden AS Donald Trump menyatakan rumor Libanon tidak termasuk di gencatan senjata. Untuk memutuskan Iran dengan Libanon, Trump mensponsori perundingan perdamaian antara Israel dan pemerintahan Libanon di Washington.

Perundingan tiga putaran antara diplomat Libanon dan Israel dicapai kesepakatan pada 4 Juni. Namun, kesepakatan berat sebelah nan ditentang Hizbullah itu berisi klausul bahwa militer Libanon bakal mengambil alih keamanan Libanon selatan, tapi tidak mengharuskan IDF mundur sepenuhnya dari sana.

Sebaliknya, IDF malah meningkatkan serangan besar-besaran hingga ke pinggiran ibu kota Libanon, Beirut. Lebih dari 1 juta orang mengungsi, nyaris 4.000 penduduk sipil tewas, dan penghancuran prasarana meluas. Kecaman muncul dari Inggris, Prancis, Jerman, Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Qatar, tapi juga AS.

Setelah Iran mengeluarkan ultimatum bahwa Israel bakal diserang jika pembantaian terhadap Libanon tidak segera dihentikan, Trump menekan Netanyahu untuk segera menghentikan perang. Tekanan Trump mengenai dengan upayanya mencapai kesepakatan pengakhiran perang dengan Iran. Iran apalagi menuntut IDF mundur dari Gaza dan menakut-nakuti bakal mengaktifkan Houthi nan bakal menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur perdagangan maritim dunia, nan terhubung dengan Laut Tengah melalui Laut Merah. Bukannya mengindahkan peringatan Iran dan permintaan Trump, Netanyahu malah meningkatkan serangan ke Libanon.

Memang Netanyahu dalam posisi susah mengenai dengan politik elektoral. Pada Agustus mendatang, pemilu bakal berjalan di Israel. Diperkirakan, Partai Likud ketua Netanyahu dan partai-partai koalisinya bakal kalah jika dia tunduk pada ultimatum Iran dan tekanan Trump. Malah dalam konteks itu, Netanyahu memperluas wilayah pendudukan di Gaza (Yellow Line) dari 53% menjadi 70%, nan bertentangan dengan gencatan senjata Israel-Hamas nan juga dimediasi Trump pada 10 Oktober tahun lalu. IDF malah sudah kudu mundur dari seluruh Gaza setelah Hamas sukses membebaskan sisa sandera Yahudi.

Meluaskan Yellow Line beriringan dengan genosida di Gaza jelas bermaksud mendeportasi penduduk Gaza ke luar negeri. Tak sampai di situ, dengan support menantu Trump, Jared Kushner, dan Dubes AS untuk Israel Mike Huckabee, Israel bakal menghilangkan otoritas Yordania dalam pengelolaan kompleks Masjid Al-Aqsa (Haram al-Syarif) guna menghilangkan identitas Islam di kota suci umat Islam itu. Toh, Israel bakal menjadikannya situs peribadatan kaum Yahudi, Kristen, dan Islam.

Imam masjid bakal diseleksi Israel.

Dua rumor itu mendorong Mesir menyatakan bakal membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel jika deportasi penduduk Gaza dilakukan. Sementara itu, Yordania menegaskan bakal mendeklarasikan perang jika otoritas mereka di Haram al-Syarif dihilangkan.

Di luar itu, perundingan pengakhiran perang AS-Iran macet. MoU nan telah dicapai antara tim perunding Iran dan AS pada 28 Mei diamendemen Trump disertai syarat nan lebih keras. Isu Libanon, program nuklir Iran, dan penutupan Selat Hormuz menjadi titik macet (sticking points). Memang MoU itu mengakomodasi nyaris seluruh syarat Iran. Di antaranya, AS kudu mencairkan biaya Iran senilai US$100 miliar nan dibekukan AS, mencabut semua sanksi, kompensasi atas kerugian Iran akibat agresi AS-Israel, dan mengakui kewenangan Iran dan Oman mengendalikan Selat Hormuz. Isu program rudal Iran dan 'poros perlawanan' tidak lagi dibicarakan.

Kalau disepakati, Iran bakal keluar sebagai pemenang dan menjadi superpower regional. Sebaliknya, cita-cita mendirikan Israel Raya dengan wilayah mencakup teritorium negara-negara tetangga bakal redup. Bahkan, cita-cita Israel menjadi hegemon utama di area bakal lenyap.

Dalam konteks itulah Netanyahu berupaya menyabotase kesepakatan AS-Iran dengan menyerang Libanon, meluaskan Yellow Line nan berakibat Dewan Perdamaian (BoP) tak lagi relevan, mencaplok Haram al-Syarif, dan menganeksasi lebih banyak teritorium Suriah. Dengan semua itu, Netanyahu juga berambisi bisa menjaga popularitasnya dalam negeri setelah kandas mencapai tujuan perang di Gaza, Libanon, dan Iran.

SALAH HITUNG

Namun, MoU nan disepakati Iran-AS bakal menghalang ambisi Israel. Bukan hanya Israel kudu mundur dari Libanon, melainkan juga dari Suriah dan Gaza. Dus, political calculus Netanyahu meleset. Serangan Israel ke Libanon rupanya dikecam keras Trump. Kemarahan Trump juga mengenai dengan politik elektoral.

Pada 4 November, pemilu paruh waktu di AS berpotensi menghasilkan kekalahan telak Partai Republik mengingat support rakyat AS terhadap perang Iran sangat rendah, hanya sekitar 30%. Perang itu sendiri dilihat publik AS hanya untuk kepentingan Israel dengan mengorbankan kepentingan rakyat AS akibat kenaikan nilai BBM dan pangan. Karena itu, ketenaran Israel di AS pun ambruk secara signifikan.

Itu terlihat dari meningkatnya support personil Republik di DPR maupun Senat untuk membatasi ekspor senjata ke Israel. Bagaimanapun, Trump tetap berjuntai pada lobi Yahudi, para hawkish di Washington, dan organisasi Evangelis. Juga, dia tak mau kalah secara memalukan akibat tindakan nan diciptakan sendiri.

Namun, waktu dan kepentingan nasional AS tak berpihak kepadanya. Karena itu, Trump terpaksa menyepakati MoU yang, jika terwujud, bakal sangat menguntungkan Iran. Sebaliknya, Israel terpojok. Selain itu, Abraham Accord serta Dewan Perdamaian kehilangan relevansinya.

Toh, sekutu AS di Timteng, terutama monarki Teluk nan mengalami kerusakan paling parah akibat perang asimetris Iran nan dilancarkan baik terhadap pangkalan militer AS maupun prasarana sipil vital mereka, merasa ditelantarkan.

Karena itu, ketika Trump mengaitkan penghentian perang dengan kesediaan negara Arab dan Islam menormalisasi hubungan dengan Israel, langsung ditolak tegas. Bagaimana mungkin mereka berasosiasi ke dalam Abraham Accord ketika Israel semakin sadis terhadap Palestina, Libanon, dan Suriah di tengah penolakan Israel terhadap two-state solution?

Komunitas dunia pun kecewa memandang genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat dan Libanon, tetap berlangsung. Juga perlakuan tidak manusiawi Israel terhadap aktivis pro-Palestina, dan kekerasan seksual Israel terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, membikin Barat semakin bersikap keras terhadap Israel nan ditunjukkan beragam hukuman meskipun sanksi-sanksi itu belum sepadan dengan apa nan dilakukan Israel.

Fenomena itu menunjukkkan impunitas Israel telah dibatasi sekutu utama mereka. Reputasi supremasi IDF pun berantakan. Publik AS dan Barat tak lagi memandang Israel sebagai negara kerakyatan nan beradab.

Sebaliknya, red line Iran mulai didengar. Perubahan geopolitik regional dan dunia itu dipicu jiwa kolonial Israel, nan diberi senjata dan impunitas oleh Barat. Hasilnya, nightmare! Mimpi jelek bagi AS, Israel, dan semua manusia di muka bumi.