Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)
PENANGANAN terhadap anak-anak terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatra Utara, bersambung untuk dirujuk ke luar wilayah oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengatakan langkah tersebut tepat. Pemerintah tidak boleh berakhir pada penanganan awal ketika kondisi korban tetap memerlukan pemeriksaan lebih lengkap.
“Memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons nan tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai memerlukan jasa nan lebih komplit dan corak tanggung jawab pemerintah nan serius,” kata Wahyu dikutip Selasa (15/9).
Menurutnya, jika korban tetap mengalami indikasi berkepanjangan, keluhan nan belum terdiagnosis dengan jelas, alias memerlukan pemeriksaan spesialistik, rujukan ke akomodasi kesehatan dengan kapabilitas lebih tinggi merupakan langkah rasional.
Selain itu, pendampingan dari pemerintah untuk memastikan kualitas pelayanan nan diterima korban tidak berjuntai pada keahlian ekonomi family maupun keterbatasan akomodasi kesehatan setempat.
“Negara kudu memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka betul-betul stabil dan kembali normal,” ujarnya.
Dengan demikian, Wahyu menilai fasilitasi rujukan juga dapat memberi kepastian kepada family korban.
“Fasilitasi rujukan dapat mempercepat pemeriksaan nan lebih komprehensif dan memberi rasa kondusif kepada family korban,” terangnya.
Meski demikian, dia mengingatkan penanganan perseorangan kudu melangkah berbareng pertimbangan penyelenggaraan MBG. Pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa. (H-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·