Rp195,2 Triliun Dana Daerah Mengendap di Bank, Purbaya: Segera Dibelanjakan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Usman Iskandar)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah wilayah mempercepat shopping anggaran dan tidak membiarkan dana daerah terlalu lama tersimpan di perbankan. Hingga 31 Agustus 2026, biaya wilayah tercatat mencapai Rp195,2 triliun.

Menurutnya, biaya nan tersedia kudu segera dieksekusi agar memberikan faedah terhadap perekonomian dan kualitas jasa publik di daerah. Sebab, biaya nan terlalu lama tersimpan di perbankan dinilai tidak memberikan akibat maksimal terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

"Tolong jangan kebanyakan uangnya disimpan di perbankan, sehingga akibat ke ekonominya tidak terasa," tegasnya dalam rapat kerja dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Senin (14/9).

Ia menegaskan Kementerian Keuangan bakal terus memantau kondisi finansial daerah, termasuk setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada wilayah nan mengalami gangguan pelayanan akibat keterbatasan anggaran.

"Kalau ada indikasi gangguan lantaran wilayah tidak punya uang, tolong kasih tahu saya. Kita bakal menghadap Presiden untuk memperbaiki keadaan itu," katanya.

Purbaya mencontohkan pemerintah pusat sebelumnya telah menyalurkan support biaya sebesar Rp20,5 triliun kepada wilayah nan membutuhkan. Menurutnya, penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan wilayah tetap dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi APBD masing-masing.

"Dana Rp20,5 triliun itu diberikan kepada wilayah nan memerlukan sesuai dengan APBD-nya," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, support pemerintah pusat terhadap wilayah bakal terus dilakukan pada 2027. Selain melalui transfer, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan inovatif untuk memperkuat keahlian wilayah dalam membiayai pembangunan.

Purbaya meminta pemerintah wilayah mengoptimalkan setiap anggaran nan telah disalurkan pemerintah pusat. Menurutnya, setiap rupiah nan masuk ke wilayah kudu memberikan akibat maksimal terhadap perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat.

"Harusnya mereka optimalkan uangnya. Setiap rupiah nan kita salurkan ke daerah, dampaknya kudu maksimal ke perekonomian," katanya.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan pemerintah tidak meningkatkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru selama satu tahun terakhir. Kebijakan tersebut ditempuh lantaran pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian nan tetap memerlukan dukungan.

Ia menilai kenaikan pajak dalam kondisi ekonomi nan belum cukup kuat justru berpotensi menekan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah memilih memastikan anggaran nan telah tersedia dapat dibelanjakan secara optimal terlebih dahulu.

Purbaya mengatakan percepatan shopping wilayah menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa kudu menambah beban masyarakat melalui kebijakan perpajakan. "Saya pastikan dulu duit nan sukses saya salurkan ke wilayah dibelanjakan dengan baik dan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Untuk 2027, pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun, meningkat dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Selain itu, shopping pemerintah pusat nan manfaatnya dirasakan masyarakat di wilayah mencapai Rp1.445 triliun alias meningkat Rp85 triliun.

"Jadi secara total net-nya, sebetulnya duit nan dibelanjakan di wilayah tidak pernah berkurang," pungkas Purbaya. (E-4)