Rosan Minta Tambahan Anggaran Rp 578,9 Miliar untuk Kejar Target Investasi 2027

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta support Komisi XII DPR RI untuk menambah anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2027 sebesar Rp 578,93 miliar. Tambahan biaya itu dibutuhkan agar pagu anggaran kementerian mencapai kebutuhan minimal Rp 1,2 triliun guna mendukung sasaran investasi nasional nan terus meningkat.

Permintaan tersebut disampaikan Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI mengenai pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Senin (15/6).

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, usulan awal anggaran 2027 mencapai Rp 2,19 triliun. Namun, pagu sugestif nan diterima saat ini hanya sebesar Rp 625,14 miliar alias sekitar 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Rosan menjelaskan, nomor tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal anggaran kementerian nan mencapai Rp 1,2 triliun.

“Namun pagu sugestif tahun anggaran 2027 nan kami terima saat ini adalah sebesar Rp 625,14 triliun sebesar alias turut 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026. Angka ini baru memenuhi 52 persen kebutuhan Kementerian sebesar Rp 1,2 triliun secara minimal,” kata Rosan.

Karena itu, Rosan berambisi DPR memberikan support agar tambahan anggaran sebesar Rp 578,93 miliar dapat disetujui. “Kami berambisi tentunya support dan pertimbangan ketua serta personil komisi XII nan terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp 578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Investasi tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp 1,2 triliun,” ujarnya.

Berdasarkan arsip nan dipaparkan dalam rapat, kebutuhan minimal anggaran 2027 terdiri dari program support manajemen sebesar Rp 579,95 miliar dan program penanaman modal serta hilirisasi sebesar Rp 624,12 miliar.

Target Investasi Naik pada 2027

Rosan mengatakan pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322,8 triliun. Target tersebut lebih tinggi sekitar 13,8 persen dibanding sasaran investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Menurut dia, sasaran investasi nan terus meningkat sejalan dengan upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana pengarahan Presiden.

Ia menjelaskan kebutuhan investasi pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp 13.032,87 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 143 persen dibanding realisasi investasi dalam satu dasawarsa terakhir.

Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengejar besaran investasi, tetapi juga kualitas investasi nan masuk ke Indonesia. Fokusnya mencakup pembuatan lapangan kerja, percepatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, hingga penguatan ekonomi daerah.

Realisasi Investasi Kuartal I Capai Rp 498,8 Triliun

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, realisasi investasi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp 498,8 triliun.

Menurut Rosan, capaian tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan setara 24,4 persen dari sasaran investasi sepanjang 2026. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja langsung alias meningkat 18,9 persen dibanding periode nan sama tahun sebelumnya.

Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 248,8 triliun alias sekitar 49,9 persen dari total investasi. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 250 triliun alias sekitar 50,1 persen.

Dari sisi wilayah, investasi di Jawa mencapai Rp 251,3 triliun alias sekitar 50,4 persen, sedangkan investasi di luar Jawa berkontribusi 49,6 persen.

Empat provinsi terbesar tujuan investasi tetap berada di Pulau Jawa, ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa, investasi terbesar tercatat di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Rosan juga menyoroti meningkatnya kontribusi investasi di sektor sumber daya alam (SDA). Pada triwulan I 2026, investasi sektor tersebut mencapai Rp 147,5 triliun alias sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.

Industri pengolahan mineral tetap mendominasi dengan kontribusi sekitar Rp 98,3 triliun. Selain itu, investasi juga mengalir ke sektor perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.

Pemerintah, kata Rosan, terus mendorong investasi pada sektor hilirisasi berbobot tambah tinggi seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut.

Dari sisi negara asal investasi, Singapura tetap menjadi penanammodal terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026 dengan nilai investasi sekitar USD 4,6 miliar.

Posisi berikutnya ditempati Hong Kong sebesar USD 2,7 miliar, China USD 2,2 miliar, Amerika Serikat USD 1,3 miliar, dan Jepang USD 1 miliar.

Selain penanammodal dari Asia, Rosan menyebut investasi dari Inggris, Belanda, dan Australia juga tetap masuk dalam golongan penanammodal utama di Indonesia. Menurutnya, perihal tersebut menunjukkan sumber investasi Indonesia tetap terdiversifikasi dari beragam area dunia.

Program Prioritas 2027

Untuk mendukung pencapaian sasaran investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyiapkan sejumlah program prioritas pada 2027.

Beberapa di antaranya adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kepintaran buatan (AI), big data, dan blockchain guna meningkatkan kecermatan serta transparansi jasa perizinan investasi.

Selain itu, pemerintah bakal memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS. Pada 2027, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menambah cakupan RDTR di sekitar 400 kabupaten/kota.

BKPM juga berencana memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di China dengan membuka perwakilan baru di Guangzhou, melengkapi instansi nan sudah beraksi di Beijing. Langkah itu dilakukan seiring meningkatnya investasi asal China ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.