Roket SpaceX akan Hantam Bulan, Regulasi Dampak Kerusakan Masih Absen

ilustrasi roket SpaceX bakal tiba di Bulan.(CPG)

SEBUAH bagian roket jejak milik SpaceX diperkirakan bakal menghantam permukaan Bulan pada 5 Agustus 2026 mendatang. Meski kejadian tabrakan berkecepatan 8.700 km/jam ini tidak menimbulkan ancaman langsung, peristiwa tersebut memicu kekhawatiran besar mengenai belum siapnya izin internasional untuk mengatur aktivitas manusia dan akibat lingkungan di Bulan.

Roket nan mengangkut dua wahana pendarat bulan komersial pada awal 2025 tersebut kehabisan bahan bakar untuk kembali ke Bumi alias meluncur ke luar angkasa, hingga akhirnya gravitasi menariknya ke jalur tabrakan fatal.

Peluang Peneliti di Tengah Ancaman

Bagi para astronom, musibah tak sengaja ini memberi celah untung ilmiah nan langka, dimana para peneliti mempunyai kesempatan untuk mengawasi proses terbentuknya kawah serta perilaku debu Bulan alias regolith. Benturan ini diproyeksikan bakal menghasilkan kawah selebar 20 hingga 30 meter dan menerbangkan awan debu hingga ketinggian beberapa kilometer.

Namun di sisi lain, peristiwa ini mempertegas kebenaran bahwa apa pun nan terjadi di Bulan bakal memperkuat nyaris selamanya. Berbeda dengan Bumi nan mempunyai atmosfer dan cuaca, kondisi lingkungan Bulan nan tetap membikin jejak benturan, kawah baru, apalagi tapak kaki para astronot program Apollo 57 tahun lampau tetap awet hingga ribuan tahun.

Tanpa adanya patokan nan jelas, kerusakan bentuk akibat kecelakaan semacam ini menakut-nakuti keberadaan situs-situs berhistoris maupun aset ilmiah berbobot milik seluruh umat manusia.

Kekosongan Aturan Lingkungan Luar Angkasa

Insiden roket SpaceX nan bakal jatuh di area terisolasi seperti Kawah Einstein ini bakal mengubah bulan secara permanen dan menyingkap celah besar dalam tata kelola antariksa.

Perjanjian Luar Angkasa 1967 (Outer Space Treaty) memang melarang klaim kepemilikan wilayah di Bulan dan menetapkannya sebagai domain publik bagi eksplorasi bersama. Akan tetapi, arsip norma internasional tersebut nyaris tidak memuat pedoman mengenai perlindungan lingkungan maupun tata tertib operasional.

Bulan tidak mempunyai sistem perlindungan lingkungan setara UNESCO seperti di Bumi, sehingga keputusan mendasar mengenai perubahan bentuk Bulan saat ini berada di tangan entitas privat alias negara tertentu tanpa koordinasi global.

Meski begitu, sesuai norma nan berlaku, pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas tindakan perusahaan domestik seperti SpaceX. Jika terjadi kecelakaan nan merusak prasarana berbobot jutaan dolar, penelitian ilmiah, alias situs bersejarah, konsekuensinya dapat berbuntut pada kerugian finansial, tanggung jawab pidana, hingga ketegangan diplomatik antarnegara.

Bagaimana Solusinya?

Untuk mengimbangi pesatnya aktivitas komersial dan stasiun riset di Bulan, organisasi internasional didorong memanfaatkan instrumen norma nan ada. Solusi tersebut berupa pembentukan sistem registrasi operasional Bulan sukarela agar negara dan perusahaan dapat membagikan rencana kegiatan, letak infrastruktur, serta situs budaya demi mencegah tumbukan antarmisi. Selain itu, diperlukan sistem peringatan awal standar bagi operator Bulan untuk menandai area pendaratan, rute kendaraan, dan aktivitas berisiko debu sebelum peluncuran.

Konferensi PBB tentang Luar Angkasa Keempat pun diharapkan segera digelar sebagai forum resmi guna merealisasikan instrumen keselamatan ini, karena pencegahan kecelakaan antariksa mendatang sangat berjuntai pada kesiapan para diplomat dan mahir norma luar angkasa. (Sumber: Independent/P-3)