Ribuan SPPG 'Bengkak' Bakal Ditutup? Ini Kata Mensesneg

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pembengkakan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga belasan ribu unit nan diduga mengenai praktik jual beli titik. Apakah dapur-dapur nan terindikasi bermasalah tersebut bakal ditutup?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan ada potensi ke arah sana. Menurutnya, tidak serta merta langsung ditutup tapi bakal ditata ulang menyesuaikan kondisi lapangan.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup alias tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat ya, dinventarisir kondisinya seperti apa. Kita juga tidak bisa langsung mengambil konklusi bahwa hanya merujuk kepada angka-angka kan tidak," kata Pras di Gedung Kemnko Pangan, Menteng, Jalan Imam Bondjol, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

"Kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat, berbeda-beda tetapi nan pasti kudu semua itu sesuai dengan SOP sesuai dengan standar sesuai dengan prosedur gitu," lanjutnya.

Pras lantas buka bunyi mengenai gempar nama-nama pemilik SPPG nan sekarang beredar. Ia menekankan bukan siapa pemiliknya nan dipersoalkan, melainkan penyelenggaraan SOP.

"Termasuk jika minta maaf ya ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada nan tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main alias melanggar SOP-SOP nan sudah ditetapkan," ujarnya.

Sebagai personil partai, dia menegaskan tak ada petunjuk kader mempunyai dapur MBG. Ia mengatakan kepemilikan dapur MBG oleh personil partai merupakan urusan masing-masing.

"Termasuk minta maaf, saya sebagai... bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi nan bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada petunjuk institusional," ujarnya.

"Kalaupun ada nan dianggap kader alias perorangan tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi nan tidak boleh adalah melanggar ketentuan alias melanggar aturan," lanjutnya.

Pras memberikan penekanan kepada personil partai nan mempunyai dapur MBG untuk wajib menjalankan sesuai prosedur dan tata kelola MBG.

"Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara nan personil Partai Gerindra nan mempunyai dapur-dapur SPPG, untuk kudu wajib menjaga kualitas sebagaimana standar nan sudah kita tetapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan 13 ribu lebih SPPG alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka itu campuran dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.

Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini mengenai kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, diproyeksikan awal ada 21 ribu dapur, namun info terbaru terdapat 27.877 titik.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. nan semestinya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).

Dia mengatakan ada rencana 2.000 titik SPPG di wilayah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.

"Nah, nan nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita nan utama lantaran memang tertinggal, ialah 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.

(eva/gbr)