RI Usung Isu Pembiayaan Inklusif & Ekosistem Kewirausahaan di APEC

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas akses pembiayaan nan inklusif bagi UMKM dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting).

Maman mengatakan kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan nan dapat menjadi pembelajaran berbareng bagi negara-negara anggota.

"Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan nan disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut bisa membikin UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan nan lebih tinggi," kata Maman dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Hal tersebut dia katakan dalam 32nd APEC SME Ministerial Meeting di Guangzhou, Cina, Jumat (4/9).

Adapun salah satu instrumen pembiayaan nan terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5 persen, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.

"Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada aktivitas produktif nan bisa menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas," katanya.

Maman menjelaskan penguatan pembiayaan tersebut bersambung pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur, dengan 51 persen di antaranya disalurkan kepada wirausaha perempuan.

Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi wanita semakin terjangkau.

"Di bawah pengarahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan nan ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini," kata Maman.

Di sisi kewirausahaan, lanjut Maman, Pemerintah memperkuat PRO-KESRA Produktif nan tidak hanya berorientasi pada pembuatan wirausaha baru, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas dan penguatan ekosistem usaha.

"Program tersebut diarahkan untuk mendukung sasaran 10 juta orang berupaya dan bekerja melalui jasa nan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga," kata Maman.

Selain itu, Indonesia turut menyampaikan praktik baik dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Penguatan ekosistem kewirausahaan perlu memastikan bahwa wirausaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga mempunyai kapabilitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun upaya nan berkelanjutan.

Maman menjelaskan penguatan tersebut didukung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional nan menjadi referensi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menetapkan sasaran rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045.

Ekosistem kewirausahaan tersebut kemudian diintegrasikan melalui SAPA UMKM, sebuah platform nan menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima faedah secara terpadu.

"Melalui beragam inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM nan lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global," kata Maman.

(akd/ega)