RI Tidak Krisis, Kuartal I-2026 Ekonomi Diramal Tumbuh 5,5%

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid sepanjang 2025, tumbuh 5,11% alias tetap jauh dari krisis, di tengah beragam tantangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dimana menurut IMF, OECD, dan Bank Dunia, pertumbuhan dunia sekitar 2,6% hingga 3,3%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu nan tertinggi di antara negara personil G20. Ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik nan kuat, dengan didukung sektor konsumsi, investasi, dan shopping Pemerintah, serta diperkuat oleh stabilitas sektor eksternal, kebijakan nan disiplin, dan koordinasi kelembagaan nan erat.

Sektor konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB, sementara Mandiri Spending Index tetap berada pada level kuat, ialah 360,7.

Sementara di sektor pangan, produksi beras nasional tercatat nyaris mencapai 34,7 juta ton dengan stok persediaan beras Bulog mendekati 4,6 juta ton, ini menjadi salah satu persediaan beras terkuat nan pernah dimiliki Indonesia. Sementara itu, di sektor energi, Pemerintah terus memperkuat kemandirian melalui penerapan program B50 dan mencatat surplus daya sebesar 4,84 juta kiloliter.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam aktivitas Media Briefing: Update on Economic and Reform Measures di Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (13/4/2026).

Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia memasuki triwulan II tahun 2026 dalam posisi nan kuat. Hal ini tercermin dari inflasi nan terkendali, surplus neraca perdagangan nan telah berjalan selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen nan tinggi. Sektor manufaktur tetap berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, sementara persediaan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Kemudian, sektor perbankan nasional tetap solid dengan rasio permodalan nan kuat dan akibat angsuran nan terkendali.

Dari sisi sektor eksternal, kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium nan mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas. Dari sisi fiskal, APBN terus berfaedah sebagai alas ekonomi melalui penyaluran support pangan, potongan nilai transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu, defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB (per Maret 2026).

"Lalu transaksi mata duit lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, nan sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia," ujar Menko Airlangga.

Berbagai parameter sosial ekonomi juga menunjukkan tren perbaikan. Tingkat kemiskinan sukses ditekan menjadi 8,25%, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,7%, serta rasio gini nan menurun menjadi 0,363. Sejalan dengan itu, peningkatan kualitas pertumbuhan juga didukung oleh realisasi investasi nan bisa menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi tercatat sukses menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja baru.

Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan salah satu program nan didorong oleh Presiden Prabowo Subianto ialah hilirisasi. Pada 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun (US$36,5 miliar), tumbuh 43,3 persen (yoy) dan berkontribusi 30,2% terhadap total realisasi investasi 2025. Kontribusi terbesar berasal dari sektor mineral dan batu bara, diikuti perkebunan dan kehutanan, serta minyak dan gas, perikanan, dan kelautan.

Pemerintah juga terus memperkuat kemudahan berupaya dengan pembentukan Satgas Percepatan dan Penyelesaian Permasalahan Investasi (Satgas P2SP) dan reformasi izin melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 guna mendorong penyederhanaan perizinan melalui penerapan SLA, penguatan kebijakan berbasis risiko, serta digitalisasi melalui OSS-RBA, sekaligus membuka kesempatan investasi lebih luas. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus menunjukkan keahlian positif sebagai motor investasi dan pertumbuhan sektor berbobot tambah. KEK telah berkembang di sektor strategis seperti manufaktur maju, hilirisasi mineral, ekonomi digital, serta pariwisata dan kesehatan.

Dari sisi hubungan kerja sama internasional, selama masa pemerintahan Presiden Prabowo, beragam capaian strategis telah diraih melalui kemajuan sejumlah kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional, termasuk dengan Uni Eropa, Kanada, area Eurasia, serta penguatan peran Indonesia di beragam forum dunia seperti BRICS, G20, OECD, RCEP, ASEAN, dan CPTPP.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, Menko Airlangga menegaskan bahwa kebijakan subsidi daya nan dilakukan Pemerintah tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah perubahan nilai minyak dunia, Pemerintah juga menyiapkan persediaan fiskal nan memadai sehingga kebijakan nilai daya dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan global. Sedangkan di sektor investasi, komitmen penanaman modal asing (FDI) terus menunjukkan tren positif, mencakup proyek-proyek strategis, termasuk sektor energi, semikonduktor, dan pusat data.

"Indonesia mempunyai lahan, Indonesia mempunyai nilai daya nan kompetitif, dan kita juga mempunyai daya bersih. Harga air kita juga kompetitif. Jadi, sebagian besar perusahaan AS, alias apalagi perusahaan regional, termasuk China, berkomitmen untuk berinvestasi di pusat info Indonesia. Indonesia mempunyai populasi lebih dari 280 juta jiwa. Saya pikir digital adalah salah satu perihal nan tetap menarik bagi sebagian besar investor, terutama dengan AI, komputasi kuantum, mereka memerlukan lebih banyak pusat data," pungkas Menko Airlangga.

Turut datang dalam kesempatan tersebut diantaranya ialah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

(ras/mij) [Gambas:Video CNBC]