RI Targetkan Swasembada Garam 2027, Rote Ndao Jadi Andalan

Indonesia ditargetkan mencapai swasembada garam pada 2027. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri nan selama ini tetap mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut tetap dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri nan memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata tetap mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di bumi setelah Kanada dan mempunyai potensi pesisir nan sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

"Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia," tulis keterangan KKP, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan bahwa garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis nan menjadi bahan baku krusial di beragam sektor industri.

Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit. Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit.

Selain itu, garam juga mempunyai peran krusial di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium nan berfaedah mencegah penyakit gondok.

Dampak Lingkungan

Menanggapi beragam kekhawatiran mengenai akibat lingkungan, KKP menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan nan berlaku.

"KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup nan mempunyai kegunaan ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi nan kudu dikelola secara seimbang," tulis KKP.

Sebagai corak komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar area K-SIGN selama tahun 2025. Program tersebut bakal dilanjutkan pada 2026 dengan sasaran penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfaedah menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi tembok alami untuk mengurangi pengikisan pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah wilayah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta beragam forum diskusi.

Pembangunan area industri garam tersebut diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan beragam aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN bakal menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"KKP menegaskan bakal terus membuka ruang perbincangan dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan K-SIGN melangkah secara inklusif, transparan, dan berkepanjangan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia," terang KKP.

(ahi/ara)