RI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Industri Makanan Olahan Disorot

RI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Industri Makanan Olahan Disorot (Foto: Freepik)

JAKARTA - Perbincangan mengenai pangan olahan semakin ramai di media sosial. Berbagai konten mengulas komposisi, bahan tambahan pangan, hingga akibat makanan ultra-proses terhadap kesehatan. Sebagian membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi tidak sedikit nan menyederhanakan persoalan dan menimbulkan dugaan bahwa semua pangan hasil proses industri pasti berbahaya.

Yang terbaru muncul info berantai dan sejumlah konten di sosial media tentang dugaan ancaman makan sosis. Informasi ini tentu saja bisa menyesatkan jika tidak dilengkapi dengan konteks masalahnya. Padahal, industri makanan olahan mempunyai pangsa pasar nan sangat besar dengan rekam jejak nan panjang dan kredibel.

Sejumlah master di bagian pangan menjelaskan info mengenai suatu bahan terkadang disajikan tanpa menjelaskan jumlah pemakaian, tingkat paparan, pola konsumsi, maupun konteks penelitian. Istilah seperti bahan kimia, pengawet, perisa, dan pangan ultra-proses akhirnya kerap diposisikan sebagai penanda bahaya. Padahal, keamanan dan kualitas pangan tidak dapat dinilai hanya berasas nama bahan alias panjangnya daftar komposisi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) masa hormat 2022-2026 Giyatmi mengatakan, perdebatan mengenai pangan perlu ditempatkan dalam kerangka ilmiah. Menurutnya pengetahuan pengetahuan kudu menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pangan.

“Perdebatan mengenai pangan tidak boleh hanya didasarkan pada persepsi alias tren global. Indonesia memerlukan kebijakan pangan nan dibangun di atas bukti ilmiah agar bisa menjawab tantangan gizi, keamanan pangan, ketahanan pangan, sekaligus mendorong penemuan industri pangan nasional. Teknologi pangan bukan masalah, melainkan bagian dari solusi,” kata Giyatmi seperti dikutip, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Giyatmi menilai pembahasan mengenai pangan tidak semestinya berakhir pada pertentangan antara produk alami dan hasil pengolahan. Penilaian perlu mempertimbangkan keamanan, mutu, kandungan gizi, manfaat, serta pola konsumsi secara menyeluruh. 

“Sains kudu menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan agar kebijakan nan dihasilkan betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.