RI Masuk Ring on Fire, Puan Tekankan Mitigasi dan Antisipasi Terpadu

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi musibah secara terpadu, mengingat banyak wilayah Indonesia rawan bencana. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat kudu menjadi prioritas utama.

"Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua perihal mengenai dengan perihal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Hal itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

"Namun lantaran ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya," lanjut Puan.

Seperti diketahui, Indonesia terletak di jalur Cincin Api Pasifik alias Ring of Fire, ialah area tapal kuda di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia.

Terbaru, aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda meningkat dan memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah. Abu vulkanik berakibat pada kualitas udara di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, serta mengganggu jarak pandang dan penerbangan.

Selain GAK, peningkatan aktivitas gunung api apalagi terjadi dalam waktu berdekatan di beragam daerah. Dalam waktu seminggu, ada lima gunung api di Indonesia nan mengalami erupsi ialah GAK, Semeru di Jawa Timur, Illi Lewotolok Laki-laki di NTT, Gunung Ibu di Maluku, dan Sinabung di Sumatera Utara.

Untuk itu, Puan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan sebagai langkah antisipasi dan sebagai upaya untuk meminimalisir akibat korban jiwa.

"Keselamatan masyarakat, kudu menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan nan diambil perlu diarahkan ke sana," tegas Puan.

Puan juga mendorong adanya satu kepemimpinan penanganan musibah nan menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah nan memerlukan penguatan dan langkah nan lebih antisipatif," ungkapnya.

Di sisi lain, Puan mendorong Pemerintah untuk menetapkan agunan perlindungan nan bertindak di seluruh wilayah rawan.

"Bagaimana peringatan musibah diterima tepat waktu, penduduk dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, jasa kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta family nan kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan," jelas Puan.

"Dan tentunya keterbukaan info serta edukasi kepada masyarakat juga kudu digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah info nan tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan," pungkasnya.

(akd/akd)