RI Butuh Rp794 T per Tahun untuk Kejar Target Emisi Nol

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai sasaran Net Zero Emission pada tahun 2060 mencapai Rp 794 triliun tiap tahunnya .

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya ALam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo menjelaskan kebutuhan biaya jumbo tersebut tak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah semata. Menurutnya, partisipasi sektor swasta dan bumi upaya juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan transisi hijau.

"Kita memandang kebutuhan sebesar Rp794 triliun per tahun untuk Indonesia bisa secara berjenjang mencapai sasaran green zero emission ini perlu kita tangani berbareng pendanaan publik sudah dilokasikan tapi gimana kemudian memastikan partisipasi dari sumber pendanaan nan lain termasuk bagian usaha, termasuk perusahaan bisa kemudian selalu membahu-bahu untuk bisa mencapai hasilnya," ujar Leonardo dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF, Selasa (14/4/2026).

Selain soal pembiayaan, Leonardo menyoroti persoalan akses terhadap teknologi hijau nan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Menurutnya, pembahasan ekonomi hijau kerap tersendat akibat keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi nan tepat untuk diterapkan dan keahlian finansial untuk mengangkat teknologi.

"Seringkali jika kita bicara green economy nan selalu kita menjadi bagian nan di belakang adalah pengetahuan kita terhadap teknologi dan pada saat nan sama kita mempunyai keahlian finansial untuk bisa membeli, menerapkan dan tentu saja nan terakhir adalah gimana keahlian kita juga untuk menciptakan inovasi,"ujarnya.

Maka dari itu, pemerintah menyediakan inisiatif Innovation and Technology Fund (ITF) nan merupakan pendanaan dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH/Indonesian Environment Fund - IEF) dengan tujuan menguji dan mempercepat penerapan teknologi serta model upaya inovatif nan mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.

ITF berfaedah sebagai sistem pendanaan berbasis direct grant bagi proyek-proyek nan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pendekatan lintas sektor seperti daya bersih, pertanian dan kehutanan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta ekosistem pesisir dan laut.

"Dengan adanya ITF paling tidak kita berupaya mengurangi satu alias beberapa dari tantangan nan ada setidaknya ada dua, nan pertama adalah berangkaian dengan pendanaan. Harapannya ITF juga bisa menciptakan faedah nan luas, nan memastikan keterlibatan masyarakat sekular," ujarnya.

Seperti nan diketahui, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan menyalurkan pendanaan sebesar Rp 20,3 miliar untuk empat proyek penemuan rendah karbon di beragam daerah.

Adapun proposal proyek nan diajukan mencakup 4 sektor utama, ialah sektor energi, limbah, ekosistem pesisir dan laut, serta sektor agrikultur dan perhutanan alias Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU). 

Secara rinci, BPDLH menyalurkan biaya sebesar Rp 5 miliar untuk pengelolaan limbah di Sulawesi Selatan, Rp 4,9 miliar untuk proyek di sektor kelautan dan ekosistem pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rp 5 miliar untuk proyek sektor AFOLU di Provinsi Maluku dan Rp 5,3 miliar untuk proyek AFOLU di Provinsi Jawa Barat.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]