RI Bisa Boncos Rp 30 T/Tahun Gegara Pangan Tak Aman

Jakarta -

Kementerian Koordinator bagian Pangan mengingatkan bahwa masalah keamanan pangan bukan hanya rumor kesehatan, tapi bisa menjadi sumber kerugian ekonomi besar. Di Indonesia, potensi kerugian ditaksir mencapai Rp 20-30 triliun per tahun.

Deputi bagian Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko bagian Pangan, Nani Hendiarti mengatakan, kerugian ini muncul dari beragam lini. Misalnya, UMKM pangan nan terpaksa tutup, produk ekspor nan ditolak, penurunan produktivitas tenaga kerja, hingga sektor pariwisata nan ikut terpukul.

"Nah, jika kita lihat Indonesia secara makro ini juga cukup besar, Rp 20-30 triliun per tahun nan mana kerugiannya itu bisa kita lihat dari beragam komponen ya, mengenai dengan aktivitas ekonomi, ialah ada UMKM ditutup, lampau ekspor ditolak, pariwisata drop juga produktivitas tenaga kerja turun," kata Nani dalam Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Jika dihitung secara dunia maka dampaknya lebih besar lagi. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kerugian akibat pangan tidak kondusif mencapai US$ 110 miliar alias Rp 1.760 triliun per tahun, nan mencakup biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas, terutama di negara berpendapatan menengah ke bawah.

"Jadi, jika nan secara dunia basisnya adalah dari Bank Dunia kita lihat per tahun itu US$ 110 miliar alias sekitar Rp 1.760 triliun. Jadi, nomor nan besar sekali, dan ini mencakup tiga perihal dari aspek biaya kesehatan, lampau produktivitas nan hilang, dan juga ini berfokus kepada negara-negara nan menengah ke bawah," jelas Nani.

Dari sisi kesehatan, berasas info WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia, Indonesia menanggung kerugian sekitar Rp 3 triliun per tahun. Bahkan, secara dunia tercatat sekitar 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat pangan tidak kondusif dengan lebih dari 200 jenis penyakit nan dapat ditimbulkan.

"Data dari WHO juga menyebut sebenarnya bahwa dampak-dampak kesehatannya jika di Indonesia ini kerugiannya bisa sampai Rp 3 triliun per tahun. Tapi sebenarnya di WHO menyampaikan bahwa keamanan pangan ini juga bisa menakut-nakuti ya, jika tidak ditangani dampaknya itu cukup besar. Jadi setiap hari 1,6 juta sakit lantaran tidak ada alias agunan keamanan pangan," ungkapnya.

Tak hanya itu, dampaknya juga terasa ke program pemerintah. Kasus keracunan makanan nan sempat terjadi hingga menyebabkan penghentian sementara (suspend) program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan adanya potensi kehilangan faedah nan semestinya muncul.

Oleh lantaran itu, pemerintah mendorong penguatan pengawasan keamanan pangan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Keamanan Pangan sebagai upaya menekan akibat dan akibat nan lebih luas.

(ily/ara)