Respons Pemerintah soal Peringatan Lembaga Rating Global: Stabilitas Jangka Pendek, Tantangan Kredibilitas Jangka Panjang

Peringatan Lembaga Rating Global (Foto: Okezone)

JAKARTA – Respons Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap peringatan lembaga pemeringkat dunia menunjukkan upaya stabilisasi cepat, namun tetap menyisakan pertanyaan mengenai kredibilitas reformasi struktural jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memberikan penjelasan dan penegasan kebijakan menyusul peringatan dari S&P Global Ratings, Moody’s Ratings, dan MSCI Inc.. Pemerintah menekankan bahwa esensial ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi.

Namun, menurut Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik Pasar Saham, pendekatan tersebut tetap didominasi karakter normatif dan defensif.

“Pemerintah relatif sigap merespons peringatan lembaga rating. Tetapi respons itu lebih berkarakter pembelaan terhadap esensial makro nan ada, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural nan betul-betul baru dan terukur,” ujar Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).

Respons Pemerintah: Stabilitas dan Komunikasi Proaktif

Pemerintah melalui beragam forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB, memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga persepsi pasar dan mencegah downgrade lanjutan. Namun demikian, pasar tetap menuntut konsistensi penerapan dan peningkatan transparansi tata kelola.

“Pasar bukan hanya menilai nomor makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya berkarakter reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka,” tambah Kusfiardi.