Respons Pemadaman Bergilir, Waka MPR Tekankan Urgensi Transisi Energi

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons penjelasan PLN berbareng pemerintah berangkaian dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dan penyebabnya ialah gangguan di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terkait.

Menurut Eddy, peristiwa ini kudu menjadi momentum pertimbangan serius terhadap ketahanan daya Indonesia nan hingga saat ini tetap sangat berjuntai pada PLTU berbahan bakar batu bara.

"Kejadian pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan nan terlalu besar pada satu sumber daya menciptakan kerentanan sistemik nan kudu segera diatasi," ujar Eddy, dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Eddy menegaskan kejadian ini membuktikan rumor transisi daya bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut keamanan daya nasional, daya saing ekonomi, dan ketahanan prasarana strategis.

"Hari ini kita memandang bahwa ketahanan daya tidak cukup hanya diukur dari kesiapan batu bara. Ketahanan daya kudu diukur dari keahlian sistem menyediakan listrik nan andal, terjangkau, dan tahan terhadap gangguan pasokan maupun perubahan iklim," tegas Eddy.

Eddy menegaskan urgensi transisi daya juga berangkaian langsung dengan agenda industrialisasi nasional nan saat ini menjadi prioritas pemerintah.

Menurut Eddy, Indonesia memerlukan sistem kelistrikan nan semakin andal untuk mendukung hilirisasi mineral, pengembangan area industri, manufaktur berteknologi tinggi, kendaraan listrik, hingga pertumbuhan pusat info (data centers) nan menjadi tulang punggung ekonomi digital.

"Indonesia sedang membangun ekosistem industri masa depan. Smelter, area industri, pabrik baterai kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pusat info memerlukan pasokan listrik nan stabil 24 jam sehari," jelas Waketum PAN tersebut.

Gangguan pasokan listrik dalam skala besar berpotensi mengurangi daya saing investasi Indonesia," sambungnya.

Eddy menjelaskan menurut beragam proyeksi internasional, kebutuhan listrik nasional diperkirakan bakal meningkat lebih dari dua kali lipat sebelum tahun 2060 seiring percepatan industrialisasi dan digitalisasi ekonomi.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dunia sekarang semakin mempertimbangkan jejak karbon dan akses terhadap daya bersih sebagai aspek utama dalam menentukan letak investasi.

"Persaingan investasi dunia hari ini bukan hanya soal bayaran tenaga kerja alias insentif fiskal. Banyak penanammodal mulai bertanya apakah suatu negara bisa menyediakan listrik nan bersih, stabil, dan kompetitif," tegas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu.

"Karena itu, percepatan daya terbarukan kudu dipandang sebagai agenda lingkungan sekaligus strategi ekonomi dan industri," lanjutnya.

Sebagai ketua MPR RI, Eddy menyatakan upayanya untuk terus mendorong penguatan kebijakan nasional nan mendukung percepatan transisi energi, peningkatan ketahanan sistem kelistrikan, serta pencapaian sasaran pembangunan berkepanjangan Indonesia menuju ekonomi hijau dan Net Zero Emission (NZE).

"Pemadaman bergilir nan kita alami hari ini adalah pengingat bahwa biaya menunda transisi daya bisa jauh lebih mahal dibandingkan biaya mempercepatnya. Energi terbarukan bukan lagi pilihan masa depan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia hari ini," pungkasnya.

(anl/ega)