Respons Istana soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menghormati proses norma penetapan tersangka Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang sekarang ditahan oleh KPK.

"Tentunya pemerintah menghormati proses norma yg sedang dijalankan oleh abdi negara penegak norma baik kejaksaan maupun KPK," kata Pras lewat pesan singkat, Kamis (4/6).

Pras menyampaikan berkenaan dengan kedudukan nan melekat kepada mereka nan tengah menjalani proses norma juga bakal segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, dia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Pras menyampaikan dua hari ini dia merasa sangat prihatin mengingat sejumlah pejabat negara berhadapan dengan kasus hukum.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh pihak, khususnya penyelenggara negara untuk berbenah dan menjauhi tindakan koruptif.

Pada hari ini, Silmy Karim ditahan KPK usai menyerahkan diri mengenai OTT di Jakarta Barat.

Penahanan dilakukan usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.

KPK sebelumnya mengungkapkan dugaan tindak pidana nan dilakukan Silmy Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2023-2024.

Silmy dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023 dan mengakhirinya pada 21 Oktober 2024- seiring pelantikannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Dirjen Imigrasi 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya saat dikonfirmasi tempus alias waktu tindak pidana terjadi, Rabu (3/6) malam.

Budi belum bisa menyampaikan info perihal Pasal nan bakal digunakan terhadap para pihak nan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Jawa Barat dan Bali pada 2-3 Juni 2026.

"Terkait dengan bangunan sangkaan Pasalnya kelak kita tunggu lantaran malam ini tetap bakal dilakukan pembeberan (gelar perkara). Apakah kelak sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, alias penerimaan lainnya, kelak kita sama-sama tunggu ya. Nanti kami bakal update," ucap Budi.

(mnf/isn)

Add