Respons Cepat Banyak Gunung RI Erupsi, Menteri PU Aktifkan Satgas Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di beragam wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan keprihatinannya kepada masyarakat nan terdampak maupun nan saat ini berada di wilayah dengan akibat bencana.

"Saya ikut prihatin kepada saudara-saudara kita nan sedang tertimpa musibah di beragam daerah. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU nan krusial adalah bisa sigap datang sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jejeran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan jasa dasar masyarakat," ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2026).

Indonesia dianugerahi bentang alam nan sangat beragam dan sumber daya alam nan besar. Di sisi lain, kondisi geografis dan geologis tersebut juga membikin beragam wilayah menghadapi akibat musibah nan berbeda, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan hingga erupsi gunung api. Karena itu, kesiapsiagaan dan keahlian merespons dengan sigap menjadi krusial agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.

Pengalaman itu sebelumnya dihadapi Kementerian PU saat menangani musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Saat itu, Satgas dibentuk untuk menyatukan penanganan beragam kebutuhan prasarana sejak masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat, dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan nan putus, jembatan rusak, kebutuhan air, sampai akomodasi umum nan kudu segera ditangani. Jadi tidak bisa masing-masing unit melangkah sendiri-sendiri. Semua kudu bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan," katanya.

Dari hasil evaluasi, pola kerja melalui Satgas dinilai bisa mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan. Kebutuhan bakal pola tersebut semakin terasa seiring terjadinya musibah di beragam wilayah di luar Sumatra, termasuk di Nusa Tenggara Timur serta meningkatnya aktivitas vulkanik di sejumlah daerah.

Atas dasar itu, Dody memutuskan memperluas tupoksi Satgas menjadi Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum dengan cakupan seluruh Indonesia.

"Awalnya Satgas ini kita corak untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara musibah tentu tidak hanya terjadi di Sumatra. Karena itu saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan sistem nan siap digerakkan," ujar dia.

Satgas bakal menjadi simpul koordinasi di lingkungan Kementerian PU untuk mengonsolidasikan kebutuhan di lapangan, unit teknis, personel, peralatan, serta support lain nan diperlukan.Dody juga meminta agar rantai koordinasi dibuat sesingkat mungkin sehingga respons di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

"Saya sudah minta agar koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, kudu segera jelas apa nan paling mendesak, siapa nan menangani, perangkat dan dukungannya dari mana, lampau timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berfaedah bagi masyarakat," bebernya.

Secara kelembagaan, substansi, struktur, tugas, serta sistem kerja Satgas telah disiapkan. Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nan bakal menjadi landasan umum pembentukan Satgas saat ini sedang melalui proses sirkuler untuk selanjutnya ditetapkan. Satgas bakal diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid, dengan melibatkan unit organisasi dan unit teknis mengenai sesuai kebutuhan di setiap wilayah terdampak.

Kementerian PU secara paralel telah menyiapkan koordinasi dan kesiapan operasional agar kebutuhan penanganan nan berkarakter mendesak tetap dapat segera direspons.

Dalam pelaksanaannya, Satgas bakal berfaedah sebagai traffic controller penanganan prasarana akibat musibah di lingkungan Kementerian PU, sehingga kebutuhan jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi, bangunan, serta akomodasi publik dapat ditangani dalam satu koordinasi.

"Kalau masyarakat sedang kena musibah, kita tidak bisa terlalu lama berhitung. Kalau akses kudu dibuka, kita buka. Kalau ada kebutuhan air, kita siapkan. Kalau ada prasarana nan perlu segera ditangani, tim teknis kudu masuk. Karena itu Satgas ini kita siapkan agar seluruh kekuatan PU bisa lebih sigap bergerak dan bekerja bersama," tegas Dody.

Kementerian PU juga bakal terus berkoordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta unsur mengenai lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Ke depan, Satgas ini bakal terus dievaluasi sebagai dasar pengembangan kelembagaan nan lebih permanen, agar koordinasi, pengendalian, dan respons terhadap kerusakan prasarana akibat musibah dapat dilakukan secara lebih sigap dan terintegrasi.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]