Jakarta -
Pemerintah menjalankan serangkaian program pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan berkepanjangan guna menopang swasembada pangan di wilayah terdampak musibah hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Fokus utamanya adalah produksi pangan nan layak secara ekologis, pengembangan area pertanian sesuai karakter lahan, serta mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi nan adaptif terhadap perubahan iklim.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah pusat meletakkan perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian nan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Ia menekankan pentingnya mobilitas sigap seluruh pemangku kepentingan agar lahan nan rusak dapat segera kembali produktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak musibah di tiga provinsi melangkah maksimal," kata Amran dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Hal itu dia katakan saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumbar, beberapa waktu lalu.
Amran mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan support dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak. Anggaran ini mencakup beragam kebutuhan, mulai dari perbaikan prasarana pertanian hingga support sarana produksi bagi petani.
Sebagai langkah jangka panjang, program ini telah diintegrasikan ke dalam arsip Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema nan disusun berorientasi pada nilai tambah hasil pertanian, diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, serta akses pasar nan inklusif.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Renduk bakal menjadi referensi utama pemerintah dalam mengawal segala proses pemulihan permanen nan berkarakter bentuk maupun non-fisik selama tiga tahun ke depan (2026-2028).
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen alias rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk nan direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito seusai rapat kerja berbareng DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5) lalu.
Sebagai tahapan awal implementasi, Satgas PRR terus mempercepat penyaluran support pertanian di tiga wilayah terdampak. Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 mencatat realisasi support pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar untuk program rehabilitasi sawah, optimasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi.
Pada periode nan sama, luasan lahan nan sukses dipulihkan juga terus meningkat. Sebanyak 9.931 hektare sawah tercatat telah selesai direhabilitasi dari total sasaran 42.702 hektare lahan terdampak di tiga provinsi tersebut.
(ega/ega)
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·