Rencana Pengadaan Rudal Perlu Dikaji Ulang di Tengah Tekanan Fiskal

ilustrasi(Antara)

Di tengah tantangan ekonomi domestik dan tekanan terhadap anggaran negara, rencana pemerintah untuk merampungkan pembelian sistem rudal supersonik BrahMos dari India memicu beragam tanggapan kritis. Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu meninjau kembali prioritas shopping negara agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi fiskal saat ini.

Rencana pengadaan tiga sistem rudal BrahMos senilai US$450 juta alias sekitar Rp7,3 triliun disebut bakal difinalisasi dalam kunjungan Perdana Menteri India ke Indonesia beberapa waktu ke depan. Pembelian tersebut direncanakan menggunakan skema pembiayaan melalui pinjaman dari lembaga perbankan India. Rudal berkecepatan Mach 2,8 itu diproyeksikan untuk memperkuat pengamanan sejumlah jalur maritim strategis, termasuk area Selat Malaka.

Pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, menilai modernisasi perangkat utama sistem persenjataan (alutsista) memang merupakan kebutuhan krusial dalam menjaga profesionalisme dan kesiapan pertahanan nasional. Namun, menurutnya, setiap pengadaan kudu dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kondisi finansial negara.

“Jika memang akuisisi rudal ini dianggap tidak tepat waktu, maka memang sewajibnya pemerintah mengundurkan alias membatalkan pembeliannya. Sangat disayangkan pemerintah tampaknya kesulitan membedakan mana nan menjadi prioritas riil negara dan program mana nan hanya berisiko menjadi bancakan koruptor lantaran dilaksanakan terburu-buru tanpa pengawasan memadai,” ujar Yohanes.

Perhatian publik juga tertuju pada nilai perjanjian nan disebut lebih tinggi dibandingkan pengadaan serupa nan dilakukan Filipina pada 2022. Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komponen biaya dan rincian paket pengadaan nan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Yohanes, perbedaan nilai bisa saja dipengaruhi oleh beragam aspek seperti waktu pembelian, spesifikasi sistem, paket support logistik, maupun konfigurasi teknologi nan berbeda. Namun demikian, transparansi tetap diperlukan untuk menghindari spekulasi dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Dari sisi operasional, sejumlah pihak juga menyoroti efektivitas rudal BrahMos jenis ekspor nan mempunyai jangkauan di bawah 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR). Dengan luas wilayah maritim Indonesia nan sangat besar, terdapat pandangan bahwa pemerintah perlu memastikan sistem nan dibeli betul-betul sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Selain itu, sejumlah pengamat menilai keputusan pembelian alutsista dengan skema pembiayaan utang luar negeri perlu diperhitungkan secara jeli agar tidak menambah tekanan terhadap kondisi fiskal di masa mendatang. Pengelolaan utang nan sehat dinilai menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah golongan mahasiswa juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan pertimbangan terhadap prioritas pengeluaran negara. Mereka berambisi alokasi anggaran dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Karena itu, sejumlah kalangan mendorong pemerintah untuk melakukan kajian nan lebih komprehensif mengenai rencana pengadaan tersebut, baik dari aspek kebutuhan pertahanan, faedah strategis, maupun dampaknya terhadap finansial negara dalam jangka panjang. (E-3)