Ratusan Mahasiswa USU Aksi di DPRD Sumut, Tagih 19 Juta Lapangan Kerja

Medan, CNN Indonesia --

Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (Sumut) di depan DPRD Sumut mengusung sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari pertimbangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, hingga pembuatan lapangan kerja.

Massa tindakan datang dengan membawa beragam spanduk nan berisi tuntutan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Saat tiba di lokasi, mereka disambut abdi negara kepolisian nan berjaga di depan gedung DPRD Sumut.

Polisi juga sempat membentangkan spanduk bertuliskan 'Selamat Datang Pejuang Aspirasi'. Namun, di tengah aksi, spanduk tersebut diambil oleh mahasiswa.

Mahasiswa berupaya menemui perwakilan personil DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Namun hingga tindakan berlangsung, mereka belum dapat berjumpa dengan wakil rakyat nan berada di dalam gedung.

Dalam orasinya, massa mempertanyakan argumen abdi negara kepolisian menjadi pihak nan berhadapan langsung dengan demonstran. Mereka menegaskan kemauan untuk berbincang dengan personil DPRD Sumut, bukan dengan abdi negara keamanan.

"Kami mau menyampaikan aspirasi kepada perwakilan DPRD nan ada di dalam gedung. Kami datang untuk berjumpa wakil rakyat," seru salah seorang orator di hadapan massa, Senin (15/6).

Suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba mendekati pintu masuk gedung DPRD Sumut. Aparat kepolisian nan telah bersiaga kemudian membentuk barikade untuk mengamankan area tersebut.

"Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!. Kami mau berjumpa dengan wakil rakyat tapi kami dihadapkan dengan polisi. Kami hanya mau menyampaikan keresahan nan ada dalam pemerintahan Prabowo - Gibran," teriak massa.

Selain menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan sembilan tuntutan utama nan mereka nilai perlu segera ditindaklanjuti.

1.Menuntut pemerintah menjaga nilai BBM tetap stabil serta memastikan pengedaran BBM subsidi tepat sasaran.

2.Mendesak efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan program-program nan dianggap mendesak bagi masyarakat.

3.Menolak segala corak dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.

4.Mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi nan dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5.Menuntut pemerintah mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

6.Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah mengenai penanganan musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta meminta penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

8.Mendesak pemerintah wilayah melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.

9.Menagih realisasi janji pemerintahan Prabowo-Gibran mengenai pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.

(fnr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]