Rasio Utang RI Sudah 40 % PDB, Purbaya Ungkap Cara Biar Tak Naik Lagi

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kenaikan rasio utang pemerintah tahun 2025 nan mencapai 40,54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu meningkat dari 39,81% PDB di 2024.

Purbaya mengatakan rasio utang pemerintah nan mencapai 40,54% PDB tetap kondusif dan terkendali. Angka itu tetap di bawah pemisah maksimal 60% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di 2024 menjadi 40,54% PDB di 2025, posisi ini tetap jauh di bawah pemisah maksimal 60% PDB sesuai UU sehingga APBN kita tetap kondusif dan terkendali," kata Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Meski tetap dalam pemisah aman, Purbaya memastikan bakal terus berupaya mengendalikan utang pemerintah. Setidaknya ada empat skenario kebijakan untuk menekan rasio utang terhadap PDB ke depan.

Empat pilar skenario pengendalian rasio utang itu ialah konsolidasi fiskal berjenjang dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif; optimasi penerimaan negara; peningkatan kualitas belanja; serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback dan konversi pinjaman.

"Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan berjenjang sembari menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita," imbuh Purbaya.

Khusus dalam perihal memperkuat pedoman penerimaan negara, kata Purbaya, pada jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada ekspansi pedoman tanpa semata-mata meningkatkan tarif melalui pemanfaatan info dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow ekonomi dan sektor informal.

"Pada bagian kepabeanan dan cukai, penguatan penerimaan ditempuh melalui digitalisasi jasa dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor dan peralatan kena cukai terlarangan dengan tetap memfasilitasi investasi ekspor dan hilirisasi," tambah Purbaya.

(aid/fdl)