Mendagri soal Obligasi Rp 3,5 T DKI: Jangan Jadi Beban Gubenur Berikutnya

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian angkat bicara soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi wilayah senilai Rp 3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.

Tito mengaku belum ada pembahasan secara unik antara dirinya dengan Pemrov DKI Jakarta mengenai publikasi obligasi itu. Pada dasarnya, kata Tito, publikasi obligasi merupakan corak utang. Karena itu, pemerintah wilayah kudu memastikan keahlian fiskalnya untuk melunasi tanggungjawab tersebut.

"Obligasi itu sama saja dengan berutang, kan. APBD-nya bisa tidak untuk bayar utang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala wilayah berikutnya. Kalau tidak punya keahlian bayar kan repot," ujar Mendagri saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tito pun mengingatkan kepada Kepala Daerah nan berencana menertibkan obligasi itu kudu bisa melunasinya selama masa jabatannya. Hal ini agar tidak menjadi beban bagi Kepala Daerah setelahnya.

"Yang paling utama bisa bayar di masa jabatannya. Dan jangan sampai beban kepala wilayah berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana publikasi obligasi wilayah senilai Rp 3,5 triliun bukan lantaran kondisi finansial Jakarta sedang kekurangan dana. Menurutnya, obligasi justru menjadi instrumen creative financing untuk membikin pengelolaan APBD lebih sehat dan transparan.

Hal itu disampaikan Pramono saat menjawab pertanyaan wartawan dalam agenda Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pramono mengatakan nilai obligasi Rp 3,5 triliun dipilih meski APBD DKI Jakarta tahun 2026 mencapai sekitar Rp 81,32 triliun.

"Kenapa Rp 3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi wilayah nan diluncurkan di republik ini. Dan jika ini sukses menjadi instrumen creative financing, saya percaya ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono.

Menurutnya, publikasi obligasi wilayah ini menjadi langkah awal lantaran merupakan nan pertama di Indonesia. Ia kemudian mengibaratkan publikasi obligasi seperti seseorang nan tetap meminjam duit meski mempunyai keahlian finansial.

Pramono menegaskan kondisi finansial DKI Jakarta tetap kuat meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Karena itu, obligasi diterbitkan bukan untuk menutup kekurangan anggaran, melainkan sebagai pengganti pembiayaan pembangunan.

(hrp/fdl)