RAPBN 2027: Anggaran Perlinsos Rp 549 T, Buat Bagi Sembako hingga Iuran JKN

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 549,89 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran ini bakal digunakan untuk melanjutkan sejumlah program support sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga support premi PBI JKN.

Sebagian besar anggaran perlinsos bakal disalurkan melalui shopping pemerintah pusat nan terdiri dari shopping kementerian/lembaga (K/L) dan shopping non-K/L.

Anggaran perlinsos melalui shopping K/L direncanakan mencapai Rp 163,31 triliun. Dana tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melanjutkan PKH bagi 10 juta family penerima faedah (KPM) dan program sembako bagi 17,8 juta KPM.

Selain itu, Kemensos juga bakal menjalankan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi golongan rentan, termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan unsur adiktif lainnya (NAPZA), orang dengan HIV/AIDS (ODHIV), anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia nan ditargetkan menjangkau 13,5 ribu orang.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat nan ditargetkan bagi 127,4 ribu siswa.

Dari sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran juga mencakup pembayaran iuran bagi 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Sementara di sektor pendidikan, perlinsos digunakan untuk menjalankan PIP nan ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa melalui Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag.

Di sektor ketenagakerjaan, anggaran perlinsos dialokasikan untuk pembayaran support iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) nan ditargetkan mencakup 74,8 juta orang. Anggaran perlinsos juga digunakan untuk mendukung penanggulangan musibah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perlinsos via Belanja Non-K/L

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 386,35 triliun melalui shopping non K/L. Anggaran ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi jenis BBM tertentu sebanyak 20.097,5 ribu kiloliter dan subsidi kembang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sekitar 5,1 juta debitur.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), khususnya melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Anggaran ini tercatat sebesar Rp 235,4 miliar dengan sasaran penerima faedah sekitar 1,1 juta orang. Dukungan tersebut mencakup pembayaran iuran agunan kesehatan, agunan kecelakaan kerja, dan agunan kematian.

Pemerintah menyatakan beragam program perlinsos turut berkedudukan menekan nomor kemiskinan. Dengan melanjutkan beragam program perlindungan sosial tersebut, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 dapat ditekan menjadi 6,0-6,5 persen.

Pemerintah juga menargetkan nomor kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, dengan menggunakan standar USD 2,15 berasas purchasing power parity (PPP).