Rapat di DPR, Kepala KSP Buka-bukaan Tantangan di Era Prabowo

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari buka-bukaan tantangan KSP di Pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengatakan masalah nan ada di pemerintahan ialah perihal teknokrasi.

Qodari menyampaikan itu saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebut masalah teknokrasi menjadi tantangan.

"Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, jika kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi," kata Qodari saat rapat.

Qodari mengatakan ada hambatan dalam mengantisipasi masalah sejak awal hingga perencanaan. Dia juga menyebut ada tantangan saat masalah-masalah ke depannya muncul di lapangan.

"Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal, kemudian membikin perencanaan nan baik dan menyelesaikan masalah-masalah teknis nan dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi," ucap dia.

Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira merespons tantangan nan disampaikan Qodari. Ia menyebut persoalan teknokrasi harusnya disampaikan langsung kepada Prabowo.

"Yang berangkaian dengan pak kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal ya saya kira pak kepala bicara aja dengan Pak Presiden jika kita problem kita teknokrasi," ujar Andreas.

Andreas mendorong pemerintah melibatkan para mahir nan bisa membantu penyelenggaraan program-program Prabowo. Dia meminta pemerintah tidak merekrut orang-orang tak mempunyai keahlian unik untuk bekerja di bagian tertentu.

"Cari orang nan teknokrat-teknokrat, nan bisa untuk melaksanakan program-program itu, program-program kebijakan presiden ini. Jangan sampai orang nan tidak mempunyai keahlian teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan, program-program, nan memerlukan keahlian teknokrasi nan tinggi," tuturnya.

Andreas lampau mengungkit mengenai persoalan nan terjadi di dapilnya di Flores, NTT. Dia menyebut persoalan itu berangkaian dengan geothermal.

"Banyak orang nan bicara soal geothermal ini tidak ngerti peralatan itu gimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada nan asal tolak, saling ya pro kontra nan tidak produktif juga gitu," tutur dia.

"Sementara menurut saya, ini suatu perihal nan semestinya krusial menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat nan bicara di situ, nah ini saya kira hal-hal seperti ini KSP mata dan telinga presiden nan bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti nan tadi disampaikan," lanjutnya.

(maa/fca)