Rano Karno Usul Rencana Perubahan APBD DKI 2026, Turun Jadi Rp 79,59 T

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 79,59 triliun. Angka tersebut turun 2,13% dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp 81,32 triliun.

"Total Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,59 triliun, turun sebesar 2,13 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 sebesar Rp 81,32 triliun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta seperti dikutip, Rabu (2/9/2026).

Rano menjelaskan perubahan tersebut mencakup kebijakan pendapatan daerah, shopping daerah, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan, Pemprov DKI memproyeksikan penerimaan sebesar Rp 69,36 triliun.

Angka itu turun 2,93% dibandingkan APBD 2026 nan ditetapkan sebesar Rp 71,45 triliun.

"Pendapatan Daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 57,87 triliun, Pendapatan Transfer Rp 11,28 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah nan Sah sebesar Rp 207,39 miliar," ujarnya.

PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp 49,89 triliun, Retribusi Daerah Rp 2,22 triliun, hasil pengelolaan kekayaan wilayah nan dipisahkan Rp 719,04 miliar, serta lain-lain PAD nan sah sebesar Rp 5,02 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp 11,28 triliun nan seluruhnya berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Adapun lain-lain pendapatan wilayah nan sah ditargetkan sebesar Rp 207,39 miliar dari pendapatan hibah.

Di sisi lain, shopping wilayah justru mengalami kenaikan. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, shopping wilayah direncanakan sebesar Rp 75,08 triliun.

"Belanja Daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp 75,08 triliun alias naik sebesar 1,08 persen, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 74,28 triliun," jelasnya.

Belanja tersebut terdiri atas shopping operasi, shopping modal, shopping tidak terduga, dan shopping transfer. Ia mengatakan kebijakan shopping diarahkan untuk memperhatikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemprov DKI juga bakal melakukan pencermatan terhadap program dan aktivitas shopping dengan mempertimbangkan sasaran prioritas pembangunan serta keahlian finansial daerah.

"Eksekutif juga memastikan shopping nan berkarakter wajib dan mengikat, sesuai kebutuhan minimal esensial," ungkapnya.

SiLPA dan Utang Jadi Sumber Pembiayaan

Sementara itu, untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp 10,24 triliun. Angka tersebut berasal dari SiLPA tahun sebelumnya nan diproyeksikan sebesar Rp 5,82 triliun, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 28,30 juta, serta penerimaan pembiayaan utang wilayah sebesar Rp 4,41 triliun.

Kemudian, Rano mengatakan penerimaan utang wilayah dari Pemerintah Pusat bakal digunakan untuk aktivitas pembangunan proyek MRT Jakarta serta pembiayaan lainnya sesuai ketentuan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 4,51 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal wilayah kepada BUMD sebesar Rp 2,67 triliun dan pembayaran angsuran pokok utang nan jatuh tempo sebesar Rp 1,84 triliun.

"Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 4,51 triliun nan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 2,67 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang nan Jatuh Tempo sebesar Rp 1,84 triliun," tandasnya

(bel/yld)