Ramai Soal Pembatasan Pertalite dan DTSEN, Putri Zulkifli Hasan Ucap Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk golongan desil 9 dan 10. Menyusul reaksi nan muncul mengenai status desilnya di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hanya saja, imbuh dia, persoalan nan muncul akibat ketidaksesuaian kondisi sebenarnya dengan DTSEN kudu ditangani segera. Persoalan itu, ujarnya, muncul lantaran begitu banyak penduduk bergaji UMR, tetap mengontrak, listrik hanya 900 VA, tapi tercatat sebagai desil 9 alias apalagi 10.

"Subsidi memang kudu tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan nan akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada nan gajinya UMR, tetap ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 alias 10. Nah, ini dulu nan kudu dibenahi dengan serius," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8/2026).

Putri pun menyoroti parameter nan selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi bentuk rumah.

"Hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan keahlian ekonomi seseorang," tukasnya.

"Rumah tetap bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang tetap nyicil. Jadi memang perlu di survei langsung ke lapangan, jangan hanya dari mengambil info administratif alias dari tampilan bentuk rumahnya saja," tambahnya.

Putri mengaku, sebagai Wakil Ketua Komisi XII nan membidangi urusan daya dan sumber daya mineral, sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyoroti dampaknya bukan hanya soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi bisa merembet ke support sosial nan semestinya diterima penduduk tidak mampu.

"Ada nan datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini nan saya kira kudu jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan nan niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," ujarnya.

"Kami juga berambisi ada kanal nan jelas bagi penduduk nan merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan sigap sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik," pungkas Putri.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]