Ramai Isu Pemakzulan Bupati Tapteng Masinton, Bobby-Kemendagri Buka Suara

Beredar rumor pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu nan diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah. Fraksi Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN menjadi pihak nan pertama mewacanakan pemakzulan ini.

Mereka menyesalkan pengelolaan APBD nan disebut tidak profesional, penyerapan anggaran nan rendah, dan penanganan support pascabencana Tapteng nan tak optimal. Sehingga, kelima fraksi tersebut mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.

"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran nan tidak ahli dan tidak mempunyai keahlian dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berfaedah sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu perihal ini sebuah kejadian nan sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," kata Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam video pernyataannya, dikutip Rabu (9/9).

"Kami menyesalkan penanganan musibah banjir di Kabupaten Tapteng nan sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala corak support musibah banjir," sambung Hazmi.

Kelima fraksi itu juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD dalam pemberian support korban banjir maupun danasiwa nan berasal dari APBD.

"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tapteng untuk menyahuti dan merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Tapteng dalam perihal memberikan support untuk korban banjir dan penyaluran danasiwa nan dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapteng," ujar Hazmi.

Kelima fraksi itu juga bakal mengambil langkah norma dan beriktikad melaporkan Masinton beserta OPD-nya ke KPK atas dugaan penyelewengan anggaran serta berencana memakzulan Masinton.

"Kami juga bakal mengambil langkah norma dengan melaporkan Bupati Tapteng, Masinton, beserta OPD-nya ke abdi negara penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan, dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran nan ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapteng sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu," imbuh Hazmi.

Kini, dikabarkan Gerindra telah menarik diri dari sikap tersebut beberapa waktu nan lalu.

Mendagri Turunkan Tim untuk Mediasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menurunkan tim untuk melakukan upaya mediasi antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton mengenai adanya rumor pemakzulan ini.

"Sudah ada tim dari Kemendagri nan sudah turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Rabu (9/9).

Namun, Tito belum merinci sejak kapan tim tersebut telah dibentuk.

Bobby Harap Permasalahan Cepat Selesai

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga merespons mengenai rumor pemakzulan Masinton. Ia berharap, persoalan antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton sigap selesai.

Menurutnya, wilayah tersebut tetap menjadi wilayah dengan penyaluran support musibah nan lambat. Akibatnya, masyarakat menjadi korban.

"Mudah-mudahan selesai lah. Saya sih penginnya selesai. nan iba masyarakat. nan iba masyarakat untuk hal-hal seperti itu tentunya nan dikorbankan utama masyarakat. Apalagi itu wilayah musibah ya. Sebagai wilayah musibah dan kita tahu Tapteng itu salah satu wilayah nan hari ini penyaluran bantuannya tetap sedikit lambat dibandingkan daerah-daerah nan lain," kata Bobby dalam kesempatan nan sama.

Bobby meminta, pihak DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapteng agar saling bekerja sama untuk penyelesaian pascabencana terlebih dahulu. Setelah itu, menyelesaikan persoalan hubungan antara DPRD dengan Masinton.

"Dikira kami nan tidak menyalurkan. Saya hanya menyampaikan, jika kami tidak menyalurkan, kenapa wilayah lain sudah tersalurkan? Nah, ini mari sama-sama lah semangatnya untuk menyelesaikan musibah dulu lah, itu dulu. Mudah-mudahan dari penyelesaian bencana, lenyap ini jadi penyelesaian hubungan antara bupati dan DPRD," pungkas Bobby.