Rakyat harus Dilibatkan sebagai Pemain Utama dalam Transisi Energi

Pelopor pemberdayaan listrik bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan terpencil, Tri Mumpuni,(BRIN)

Pelopor pemberdayaan listrik bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan terpencil, Tri Mumpuni, menegaskan bahwa transisi energi dari bahan bakar fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) kudu terus dijalankan, terutama di tengah ketidakpastian pasokan daya dunia akibat bentrok di Timur Tengah. Menurut Tri, pengembangan daya terbarukan tidak hanya bermaksud mengurangi ketergantungan pada daya fosil, tetapi juga mempercepat akses listrik bagi masyarakat nan tetap tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Renewable energy itu harus, transisi daya kudu tetap berjalan,” ujar Tri, pelopor pemberdayaan listrik pada lebih dari 60 letak terpencil di Indonesia, Sabtu.

Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menekankan bahwa proses transisi daya kudu mengedepankan prinsip keadilan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan ruang dan faedah langsung dari pengembangan daya terbarukan di wilayah masing-masing.

“Skema transisi daya ke EBT itu kudu melibatkan masyarakat. EBT kudu digarap dengan mengedepankan prinsip keadilan, masyarakat kudu mendapat porsi dalam rumor renewable energy ini,” katanya.

Tri mengungkapkan pengalaman panjangnya dalam membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di beragam wilayah terpencil. Menurut dia, keterlibatan masyarakat sejak tahap pembangunan membikin akomodasi daya tersebut dapat memperkuat dan terus beraksi hingga sekarang.

“Alat-alat nan kami bangun berbareng masyarakat dari tahun 1990-an itu sampai sekarang tetap berjalan, lantaran dijaga dan dirawat oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendukung pengembangan program Patriot Energi nan melibatkan generasi muda untuk mendampingi masyarakat di wilayah 3T dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daya terbarukan. Menurut Tri, program tersebut dapat menjadi sarana untuk memperluas pendemokrasian daya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai komitmen mencapai sasaran Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya terbarukan nan tersedia, mulai dari tenaga air, surya, panas bumi, angin, biomassa, hingga biofuel.

“Indonesia kudu menyiapkan sumber-sumber daya melalui EBT, baik air, angin, panas bumi, tenaga surya maupun daya nuklir. Ini semua kudu dibarengi dengan komitmen melibatkan masyarakat,” kata Tri.

Selain mendorong pemanfaatan EBT, Tri menyebut BRIN saat ini tengah mengembangkan Petasol, bahan bakar pengganti nan dihasilkan dari pengolahan sampah plastik menggunakan teknologi pirolisis.

Menurut dia, bahan bakar tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah nelayan dan petani sebagai sumber daya untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.

“Nelayan membeli bahan bakar ini dari bank sampah, sementara traktor-traktor petani juga memanfaatkan bahan bakar cair hasil pirolisis plastik untuk membajak sawah,” ujarnya.

Tri menegaskan bahwa akses daya merupakan aspek krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi di perdesaan. Karena itu, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan energinya secara berdikari melalui pemanfaatan potensi daya terbarukan nan tersedia di lingkungan sekitar.

“Energi dan listrik adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Demokratisasi daya kudu diterapkan agar masyarakat mendapat ruang untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri,” tandas Tri. (E-3)