Rajiv Apresiasi Langkah Kapolri Selidiki Korporasi Diduga Picu Karhutla

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani karhutla, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak asing. Rajiv menilai keterlibatan Polri krusial untuk membantu penanggulangan kebakaran sekaligus mengusut dugaan keterlibatan korporasi.

Ia menyebut info dan perkembangan penyelidikan diperlukan agar pembahasan di Panja dapat dilakukan berasas info nan tersedia.

"Saya mengapresiasi langkah Polri nan turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi nan diduga berangkaian dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini bakal kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan bersama," tutur Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Rajiv menegaskan, penanganan karhutla memerlukan kesungguhan seluruh pihak, mulai dari pemadaman hingga penelusuran penyebab kebakaran. Proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran juga perlu dilakukan secara ahli dengan merujuk pada bukti dan ketentuan norma nan berlaku.

"Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data nan ada," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu menilai pembahasan dalam Panja Karhutla dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi langkah pemerintah dan abdi negara dalam menangani kebakaran rimba dan lahan. Melalui pembahasan tersebut, DPR diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan di lapangan sekaligus menilai tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

"Kami mau memastikan penanganan karhutla melangkah serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan norma terhadap pihak nan terbukti melanggar. Persoalan ini kudu ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan," ujarnya.

Selain mengevaluasi penanganan nan telah berjalan, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kerjasama dengan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sinergi kedua lembaga dinilai krusial agar langkah pencegahan dapat melangkah beriringan dengan respons sigap ketika kebakaran terjadi.

"Karena itu, saya juga meminta Kementerian Kehutanan memperkuat kerjasama dengan Polri. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pencegahan kudu diperkuat, sementara ketika kebakaran terjadi, respons di lapangan kudu sigap dan terintegrasi agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa ditekan," imbuhnya.

Menurutnya, Kemenhut perlu mengoptimalkan pengawasan di area rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan. Patroli dan pertukaran info antarlembaga juga perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal

"Pencegahan karhutla kudu diperkuat melalui pengawasan di area rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan. Patroli juga perlu dioptimalkan dan pertukaran info antarlembaga kudu melangkah efektif agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas," tuturnya.

Ia menambahkan, penanggulangan karhutla kudu disesuaikan dengan kondisi kebakaran dan karakter lahan di setiap wilayah. Rajiv menyoroti lahan gambut nan memerlukan penanganan unik lantaran api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam.

"Terutama di lahan gambut, penanganannya memerlukan perhatian unik lantaran api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi, jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi tetap ada bara di dalam tanah nan berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas kudu memastikan penanganan betul-betul tuntas," tegas Rajiv.

Rajiv menambahkan, keberhasilan penanganan karhutla juga berjuntai pada support pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan unsur mengenai lainnya. Pembagian peran nan jelas diperlukan untuk mempercepat pengerahan personel serta sarana pendukung, terutama di wilayah nan mengalami kebakaran dalam skala luas.

Menurutnya, pemantauan lanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara alias titik api nan tersisa setelah pemadaman. Setelah kondisi dinyatakan aman, pemerintah perlu mengevaluasi kerusakan area terdampak dan menentukan langkah pemulihan sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Menurutnya kerjasama antar lembaga kudu semakin diperkuat agar penanganan karhutla melangkah lebih efektif, sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat perhatian serius.

Ia berambisi info nan dibahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan area rimba secara berkelanjutan.

"Data dan perkembangan penanganan nan kami telaah dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI bakal menjadi bahan pertimbangan untuk memandang apa nan perlu diperbaiki, baik dalam pencegahan, penanggulangan, maupun pengawasan area hutan. Kami mau upaya perlindungan rimba melangkah berkepanjangan dan kejadian karhutla dapat ditekan ke depannya," pungkasnya.

(anl/ega)