'Raja Kembar' Keraton Solo Saingan Gelar Sekaten

Jakarta -

Paku Buwono XIV Purbaya dan Paku Buwono XIV Mangkubumi menggelar Sekaten berbarengan di Alun-alun Selatan dan Utara. Penyelenggaraan Sekaten ini menjadi polemik hingga bakal dibawa ke ranah hukum.

Dilansir detikJateng, Selasa (28/7/2026), Sekaten di Alun-alun Selatan sudah digelar sejak 25 Juli 2026. Sedangkan gelaran Sekaten di Alun-alun Utara baru bakal dibuka pada 2 Agustus dan sekarang tetap persiapan pemasangan wahana.

"Kalau nan di selatan itu izinnya setahu saya mulai 25 Juli sampai awal September, tanggal 5 apa 8 September gitu," kata Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, saat dihubungi detikJateng, Senin (27/7).

Dia menyebut pihaknya bermaksud menggelar Sekaten di Alun-alun Selatan dan Utara, tapi tidak dibolehkan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) lantaran Alun-alun Utara merupakan jalur hijau. Namun, dia sekarang mempertanyakan kenapa justru ada Sekaten di Alun-alun Utara tahun ini.

"Jadi lantaran kemarin ada kata-kata tidak boleh digunakan itu dari nan tahun lampau lho. Nah itu nan membikin kita sebenarnya akhirnya protes gitu lho. Kenapa kok kemarin tahun lampau Anda ngomong kayak gitu kok sekarang Anda pergunakan gitu lho," ucapnya.

Siap Proses Hukum

Sementara itu, Pengageng Paran Parakarsa, KPAA Nur Wijaya alias berkawan disapa Kanjeng Dany, meminta agar wahana di Alun-alun Utara dibongkar alias bakal diproses hukum.

"Pihak-pihak nan memakai area Keraton, khususnya area Alun-alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat nan berupaya memasang perangkat alias perlengkapan alias apa pun untuk menghentikan," ujar Kanjeng Dany dihubungi detikJateng, Minggu (26/7).

Dia juga menegaskan siap untuk mengambil langkah hukum. Dany menyebut sudah ada laporan nan sedang diproses di Polresta Solo mengenai kasus serupa dengan nomor STB 693/VIII/2024/Reskrim tertanggal 27 Agustus 2024.

"Kami bakal bertindak tegas sesuai dengan tata aturan, tata koridor patokan perundang-undangan maupun norma nan bertindak di Republik Indonesia jika imbauan kami ini tidak diindahkan," tegasnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/imk)