Qodari Bicara Ada Kekuatan Gelap Tak Senang Prabowo Benahi Tata Kelola SDA

Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) M Qodari menilai Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi perlawanan dari beragam pihak akibat kebijakan-kebijakan ekonomi nan saat ini dilakukan. Ia mengambil contoh seperti kebijakan tata kelola sumber daya alam hingga perdagangan.

Qodari menyampaikan perihal itu di aktivitas peluncuran kitab 'Presiden Solusi', di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Menurutnya, langkah nan ditempuh Prabowo untuk membenahi pengelolaan ekonomi nasional dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak nan selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

"Saya mau katakan begini, Pak Prabowo ini bukan mustahil under attack, undersiege, dalam kepungan, lantaran Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan nan sangat esensial terhadap tata langkah berniaga, tata pengelolaan ekonomi kita dalam beragam macam aspeknya. Salah satu nan paling esensial berangkaian dengan pengelolaan sumber daya alam ya," kata Qodari.

Ia menjelaskan Prabowo berupaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai petunjuk Pasal 33 UUD 1945, ialah sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah saat ini tengah melakukan pertimbangan terhadap beragam praktik pengelolaan sumber daya alam.

"Pada titik itu beliau melakukan pertimbangan secara menyeluruh, di mana misalnya nih ya, salah satu turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu bahwa sesungguhnya selama ini ya lahan tambang, lahan perkebunan itu kan ya bukan milik orang per orang, tapi itu adalah milik negara begitu. Nah, sudah dimiliki orang per orang, kemudian duit untuk pengelolaannya, untuk membangun perkebunan, dipinjam juga dari bank negara. Nah, setelah itu ketika jualannya sudah laku, devisanya bukan kembali ke negara Indonesia tetapi berada di luar," ucapnya.

Qodari menilai pemerintah juga berupaya memperbaiki beragam praktik dalam aktivitas ekspor nan dinilai merugikan negara. Ia menyinggung praktik under invoicing hingga transfer pricing nan disebutnya menjadi perhatian pemerintah.

"Ada under invoicing, ada nan namanya transfer pricing. Nah, semua itu mau dikoreksi oleh Pak Prabowo agar apa? Supaya pendapatan bagi bangsa dan negara ini menjadi lebih besar dan uangnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyelesaikan masalah-masalah esensial bangsa kita seperti misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi," ujarnya.

Lebih lanjut, Qodari menyinggung pembentukan lembaga baru nan bekerja mencatat dan mengelola transaksi komoditas sumber daya alam. Qodari menilai tidak tertutup kemungkinan muncul pihak-pihak nan menentang kebijakan pemerintah.

"Termasuk juga ya, termasuk juga adanya satu badan nan untuk mencatat dan kemudian mengelola semua produk-produk sumber daya alam tadi agar dijual dengan mengatasi isu-isu under invoicing dan transfer pricing gitu. Nah, dalam konteks seperti ini ya bukan mustahil ada lawan-lawannya, ada kekuatan gelap kan begitu kan, ada kekuatan gelap nan tidak senang dengan apa nan dikerjakan oleh Pak Prabowo baik itu dalam negeri maupun itu dari luar negeri," tegasnya.

(maa/eva)