"Putus Asa" Dongkrak Angka Kelahiran, China Gelontorkan Rp290 Triliun

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China kembali menggelontorkan biaya jumbo untuk mendukung family dan mendorong nomor kelahiran nan terus merosot. Langkah terbaru dilakukan dengan memperbesar anggaran subsidi perawatan anak sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis demografi nan membayangi perekonomian negara tersebut.

Kementerian Keuangan China pada Selasa (2/6/2026) mengumumkan pemerintah pusat bakal mengalokasikan 99,9 miliar yuan alias sekitar Rp263,8 triliun untuk mendukung beragam program perawatan bayi dan anak usia awal nan dijalankan pemerintah daerah. Angka tersebut meningkat 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pendanaan tambahan ini menandakan kesediaan nan lebih besar untuk menggunakan kebijakan fiskal guna mendukung keluarga," ujar peneliti senior Centre for Policy Studies di Victoria University Australia, Xiujian Peng, kepada Newsweek, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dengan tambahan biaya tersebut, total subsidi perawatan anak nan disalurkan pemerintah diperkirakan mencapai 110 miliar yuan alias sekitar Rp290,5 triliun. Kementerian Keuangan menyebut pengedaran subsidi sepanjang tahun ini melangkah lancar dan teratur.

Langkah garang Beijing muncul di tengah semakin rendahnya minat generasi muda China untuk mempunyai anak. Tingginya biaya hidup, mahalnya biaya pendidikan, persaingan ketat di bumi kerja, hingga perubahan pandangan terhadap pernikahan dan pengasuhan anak membikin banyak pasangan memilih menunda apalagi menghindari mempunyai keturunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun wilayah terus meluncurkan beragam insentif. Mulai dari subsidi tunai sebesar US$500 alias sekitar Rp8,9 juta untuk setiap anak berumur di bawah tiga tahun, penghapusan biaya pendidikan di taman kanak-kanak negeri, hingga penjaminan seluruh biaya medis mengenai persalinan.

Pemerintah juga mengambil langkah kontroversial dengan mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perangkat kontrasepsi nan telah bertindak selama lebih dari tiga dekade. Sejak Januari lalu, kondom dikenakan PPN sebesar 13%.

Kebijakan tersebut disebut berakibat pada pasar. Berdasarkan perkiraan bank investasi Jefferies nan dikutip Financial Times, penjualan Durex, merek kondom terlaris di China, turun sekitar 5% pada kuartal pertama tahun ini.

Meski demikian, sejumlah master menilai beragam insentif tersebut belum cukup untuk membalikkan tren penurunan kelahiran nan sudah berjalan lama.

Menurut Peng, subsidi dapat membantu meringankan beban keluarga, namun dampaknya terhadap peningkatan nomor kelahiran bakal sangat berjuntai pada kebijakan nan lebih luas untuk menekan biaya membesarkan anak.

"Efektivitasnya pada akhirnya berjuntai pada apakah subsidi tersebut disertai langkah-langkah nan lebih luas untuk mengatasi biaya keseluruhan pengasuhan anak," katanya.

Tantangan nan dihadapi China memang tidak ringan. Tingkat kesuburan negara itu tercatat hanya 0,97 kelahiran per wanita pada 2025, turun dari 1,02 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 kelahiran per perempuan.

Di saat nan sama, China juga menghadapi lonjakan jumlah pensiunan dan perlambatan konsumsi domestik. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa menyusutnya angkatan kerja serta populasi nan menua dengan sigap dapat menjadi beban bagi perekonomian terbesar kedua di bumi tersebut.

Data biro statistik China menunjukkan jumlah kelahiran pada tahun lampau hanya mencapai 7,92 juta bayi, turun 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kematian mencapai 11,31 juta jiwa, membikin populasi Negeri Tirai Bambu terus mengalami penyusutan.

(tfa/luc)

Add