Purbaya soal Prabowo Nombok Biaya Dinas ke LN: Nggak Ada Aturannya

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi mengenai biaya perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto, termasuk kelebihan biaya nan ditanggung secara pribadi oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Ia mengaku tidak bisa memberikan jawaban perincian mengenai penggunaan biaya pribadi presiden untuk pembayaran ongkos dinas ke luar negeri. Sebab menurutnya masalah itu sudah sepenuhnya dijawab oleh Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Saya enggak bisa jawab pertanyaan itu, kan Pak Teddy sudah menjelaskan, ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Nggak ada aturannya," kata Purbaya dalam konvensi pers APBN KiTA, Jumat (5/6/2026).

Meski begitu, dia menganggap merupakan perihal nan wajar bagi seorang Kepala Negara mengeluarkan duit pribadi untuk menutup biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Jadi perihal ini menurutnya sah-sah saja lantaran tidak ada patokan nan melarang.

"Kalau saya punya duit, terus saya pergi, terus misalnya saya nombok nggak boleh? Secara logika kan boleh saja jika mau nombok," tegas Purbaya.

Di luar itu, Purbaya memastikan jika biaya perjalanan dinas presiden sudah ada dalam anggaran pemerintah. Namun dia tidak bisa membuka lebih jauh besaran anggaran perjalanan dinas kepala negara lantaran perihal ini berkarakter rahasia.

"Ada pasti dianggarkan. Anda mau lihat rahasia presiden? ya enggak boleh lah. Kita tahu angkanya. Cuma Anda tanya ke Sesneg saja jika mau jawaban nan pasti," ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya buka bunyi mengenai saran nan disampaikan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal kepada Presiden Prabowo Subianto untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri untuk penghematan biaya hinggan efisiensi kerja.

Dalam unggahan akun IG resmi Sekretariat Kabinet, Teddy mengatakan kelebihan biaya kunjungan luar negeri Prabowo ditanggung pribadi.

"Jadi nan pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya nan telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.

(igo/fdl)